Suara.com - Isu adanya dugaan praktik korupsi di dalam PT Asabri (Persero) kini tengah merebak. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan korupsi bukan kali pertama terjadi di tubuh asuransi plat merah tersebut.
PT Asabri (Persero) merupakan asuransi yang mengelola dana pensiun milik TNI, Polri, dan Pegawai Kementerian Pertahanan. PT Asabri (Persero) resmi didirikan pemerintah pada 1 Agustus 1971 bersama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 untuk pendirian PT Asabri yang dulu dinamai Perum Asabri.
Mahfud mengatakan, keberadaan Asabri memang dulunya diperuntukan bagi para prajurit supaya bisa mengelola keuangannya untuk keluarga.
"Kita punya prajurit itu kadangkala pergi jauh enggak sempat mencari nafkah lain. Sesudah pensiun enggak punya rumah, harus keluar dari asrama karena ada prajurit lain yang akan masuk," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).
"Lalu negara pada waktu itu membentuk yayasan asuransi sosial ABRI. Namanya dulu yayasan, terus sekarang jadi PT," sambungnya.
Mahfud bercerita kalau PT Asabri pernah digerogoti praktik korupsi pada 1998. Kasus korupsi itu bergulir hingga ke meja hijau dengan hasil adanya anggota TNI dan pihak swasta yang terbukti bersalah dan dipidana.
"Pernah terjadi kasus korupsi di situ tahun 1998, dan itu waktu zaman saya jadi menteri tahun 2000-2001 belum selesai. Baru sesudah itu kasus itu diadili dan sudah ada terpidananya juga, swasta dan TNI aktif," ujarnya.
Mahfud pun aneh dugaan praktik korupsi kembali terjadi di PT Asabri saat ini. Hal yang membuat dirinya aneh lantaran PT Asabri sendiri termasuk yang mengelola keuangan milik para pensiunan tentara.
Mahfud secepatnya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Di samping itu, ia juga menilai masalah dugaan korupsi di tubuh PT Asabri bisa menjadi perhatian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Asabri, Mahfud MD Panggil Erick Thohir dan Sri Mulyani
"Kan tentara itu, kok jadi terjadi lagi. Nampaknya itu nanti akan jadi banyak porsi perhatian pak Menhan dan memang secara proporsional harus begitu. Nanti kita akan (selesaikan) secepatnya lah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Rp80 Jutaan: Dari Si Paling Awet Sampai yang Paling Nyaman
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
Pilihan
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
Terkini
-
LPS Siap Jamin Polis Asuransi Mulai 2027
-
Perintah Habis Magrib Prabowo: Dasco Dilarang Absen, UMP 2026 Jadi Pertaruhan
-
PTAR Pengelola Tambang Emas Martabe di Tapsel, Hentikan Operasi Sementara!
-
Listrik di Sumbar Pulih 100 Persen Pascabencana: PLN Pasang 619 Tiang dan Sambungkan 30 Km Kabel!
-
23 Perizinan Tambang di Aceh-Sumbar, ESDM: Diterbitkan Pemerintah Daerah!
-
Bencana Sumatera Jadi Pertimbangan ESDM Terapkan Mandatori B50 di 2026
-
Wujudkan Kepedulian Sosial, BRI Salurkan Bantuan bagi Warga Bandung dalam Program BRI Menanam
-
Pelindo Gelar Live ISPS Code di Celukan Bawang untuk Antisipasi Narkoba hingga Cyber Attack
-
Mentan Amran Lepas 207 Truk Logistik ke Sumatra, Angkut Migor, Susu Hingga Beras
-
Pertamina: Operasional SPBU Bertahap Mulai Normal Pascabencana di Sumatera