Suara.com - Isu adanya dugaan praktik korupsi di dalam PT Asabri (Persero) kini tengah merebak. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan korupsi bukan kali pertama terjadi di tubuh asuransi plat merah tersebut.
PT Asabri (Persero) merupakan asuransi yang mengelola dana pensiun milik TNI, Polri, dan Pegawai Kementerian Pertahanan. PT Asabri (Persero) resmi didirikan pemerintah pada 1 Agustus 1971 bersama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 untuk pendirian PT Asabri yang dulu dinamai Perum Asabri.
Mahfud mengatakan, keberadaan Asabri memang dulunya diperuntukan bagi para prajurit supaya bisa mengelola keuangannya untuk keluarga.
"Kita punya prajurit itu kadangkala pergi jauh enggak sempat mencari nafkah lain. Sesudah pensiun enggak punya rumah, harus keluar dari asrama karena ada prajurit lain yang akan masuk," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).
"Lalu negara pada waktu itu membentuk yayasan asuransi sosial ABRI. Namanya dulu yayasan, terus sekarang jadi PT," sambungnya.
Mahfud bercerita kalau PT Asabri pernah digerogoti praktik korupsi pada 1998. Kasus korupsi itu bergulir hingga ke meja hijau dengan hasil adanya anggota TNI dan pihak swasta yang terbukti bersalah dan dipidana.
"Pernah terjadi kasus korupsi di situ tahun 1998, dan itu waktu zaman saya jadi menteri tahun 2000-2001 belum selesai. Baru sesudah itu kasus itu diadili dan sudah ada terpidananya juga, swasta dan TNI aktif," ujarnya.
Mahfud pun aneh dugaan praktik korupsi kembali terjadi di PT Asabri saat ini. Hal yang membuat dirinya aneh lantaran PT Asabri sendiri termasuk yang mengelola keuangan milik para pensiunan tentara.
Mahfud secepatnya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Di samping itu, ia juga menilai masalah dugaan korupsi di tubuh PT Asabri bisa menjadi perhatian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Asabri, Mahfud MD Panggil Erick Thohir dan Sri Mulyani
"Kan tentara itu, kok jadi terjadi lagi. Nampaknya itu nanti akan jadi banyak porsi perhatian pak Menhan dan memang secara proporsional harus begitu. Nanti kita akan (selesaikan) secepatnya lah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Emiten WINE Tebar Dividen Rp3,5 per Saham, Bidik Pertumbuhan Pendapatan Lima Persen pada 2026
-
Harga Minyak Dunia Anjlok Usai AS-Iran Sepakati Perdamaian, Bursa Saham Global Menguat
-
Harga Emas Hari Ini 16 Juni 2026 Naik, Antam Tembus Rp2,83 Juta per Gram
-
Selat Hormuz Dibuka, Bahlil Sebut Indonesia Tetap Lanjutkan Kontrak Impor Minyak
-
Bahlil Ungkap Kontrak Batu Bara PLN Kurang 20 Juta Ton, Listrik Bisa Terganggu?
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Salurkan Pembiayaan Rp340 Miliar untuk 867 Debitur
-
Biaya Kuliah Meroket, Mahasiswa Minta Dana Pendidikan Tak Dipakai untuk MBG
-
BRI Hadirkan Cara Baru Menabung Emas Otomatis Saat Transfer di BRImo
-
Asumsi ICP 2027 Dinaikkan Mas Bahlil, Paling Tinggi 95 Dolar AS/Barel
-
Indonesia Bidik Turis Tajir, Seaplane Resmi Beroperasi dari Banyuwangi