Suara.com - Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mempertanyakan konsistensi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal penegakan hukum.
Pasalnya dia menilai kedua Parpol itu hanya getol mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pada kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan tidak menunjukkan sikap yang sama pada kasus PT Asabri (Persero).
"PKS dan Demokrat tidak konsisten. Yang Jiwasraya dibongkar dan yang Asabri dilindungi. Jadi patut dipertanyakan keseriusan PKS dan Demokrat dalam menegakkan hukum, dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Kalau memang mau serius, harusnya tidak ada perbedaan antara Jiwasraya dan Asabri," katanya di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Sehingga lanjut Karyono, sangat wajar jika publik menaruh curiga dari sikap inkonsisten yang ditunjukkan oleh PKS dan Demokrat.
"Sikap yang tidak konsisten ini justru akan menimbulkan tandatanya besar. Kok PKS dan Demokrat hanya getol ingin membentuk Pansus Jiwasraya sementara untuk Asabri tidak. Jangan-Jangan ada udang dibalik batu. Melindungi pihak tertentu," ujarnya.
Untuk itu, Karyono mengingatkan agar Demokrat dan PKS konsisten dalam penegakan hukum serta mengawal kasus Jiwasraya dan Asabri dengan semangat orientasi mencari solusi.
"Jangan mengedepankan kepentingan politik semata daripada mencari solusi," pungkasnya.
Sebelumnya nasabah Jiwasraya secara berbondong-bondong menolak wacana pembentukan Pansus yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Salah satu Nasabah Jiwasraya, Budi Setiyono mengaku penolakan itu didasarkan pada rasa trauma pada Pansus kasus Bank Century, yang mana pada saat itu, keberadaan Pansus malah menjadikan kasus Century sebagai komoditas politik semata dan tidak memberikan kepastian untuk pengembalian uang nasabah.
Baca Juga: Sandiaga Desak Gelar Audit Forensik Aliran Investasi Jiwasraya dan Asabri
"Yang ada Pansus hanya membuat gaduh dan tidak menjamin pengembalian uang kami. Kami trauma dengan pansus Century yang akhirnya uang nasabah tidak kembali," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik