Suara.com - Sebanyak 21.569 petani di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan penerima Kartu Tani. Fasilitas ini diyakini dapat menekan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan, mengingat alokasi pupuk bersubsdi untuk 2020 akan berkurang menjadi 7,9 juta ton, maka harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya.
“Dengan adanya Kartu Tani, hal ini aman, karena petani langsung dapat jenis barangnya (pupuk). Dari sisi jenis, masuk. Dari sisi keamanan, masuk. Dari ketepatan sasaran dan waktu, juga masuk,” katanya, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Lewat program tersebut, lanjut Sarwo, petani membayar pupuk bersubsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi, sementara bank menyediakan electronic data capture (EDC) dan Kartu Taninya.
"Alokasi pupuk pengguna Kartu Tani berdasarkan RDKK yang disusun petani anggota kelompok tani, kemudian RDKK diketahui oleh penyuluh dan disahkan oleh desa. Di situ nanti ada surat tanahnya, ada luasannya, ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduknya (KTP). Kalau petani tidak punya KTP, maka tidak bisa mengikuti program pupuk bersubsidi dan tidak mendapat Kartu Tani," papar Sarwo.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Agam, Arief Restu mengatakan, sebagian petani di Kabupaten Agam, sudah ada yang mengambil Kartu Tani dan sudah bisa digunakan untuk mengambil pupuk bersubsidi dan fasilitas lainnya.
"Saat ini kita sudah menyerahkan kepada petani di Kecamatan IV Nagari sebanyak 900 kartu dan Kecamatan Matur 418 kartu," ujarnya.
Untuk mendapatkan Kartu Tani, petani harus tergabung atau membentuk kelompok tani, dan pengambilannya harus dilalukan oleh yang bersangkutan, dengan membawa KTP asli untuk verifikasi oleh pihak perbankan yang ditunjuk pemerintah.
"Saat ini, NIK yang sudah terimput di sistem untuk diterbitkan sebanyak 21.569 kartu, dengan luas lahan 46.837,9 hektare untuk tiga musim tanam," ungkapnya.
Baca Juga: Bupati Bekasi Dukung Kementan Pidanakan Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian
Menurut Arief, Kartu Tani merupakan kartu debit yang multi fungsi, sekaligus memuat data lahan, kebutuhan pupuk sehingga memberikan informasi dan monitoring bagi pemda.
"Para petani bisa menebus pupuk bersubsidi kepada kios yang ditunjuk dengan menggunakan kartu tersebut," jelasnya.
Selain itu, kartu ini juga bisa dipakai untuk mengajukan kredit usaha di lembaga perbankan dan lembaga keuangan yang sudah ditunjuk pemerintah.
"Kita berharap, dengan diterapkannya Kartu Tani, maka pemerintah bisa menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat dan benar, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(*)
Berita Terkait
-
Wujudkan Pertanian yang Maju dan Mandiri, Ini Sejumlah Kebijakan Kementan
-
Stok Pupuk PI Capai 15,2 Juta Ton, Cukup Hingga 2021
-
Pada 2020, Kementan Fokus Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
-
Mentan Ajak Petani Sulsel Manfaatkan Layanan Kredit Usaha Rakyat
-
Sektor Pertanian Mampu Bertahan dalam Perlambatan Ekonomi Indonesia
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur