Ibu Kota Baru Disebut Merusak Alam, Jokowi: Hutannya Juga Sudah Rusak

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah proyek ambisiusnya terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bakal merusak lingkungan.

Jokowi pun memastikan bahwa proyek IKN ini tidak bakal merusak lingkungan sekitar karena adanya pembangunan sejumlah infrastruktur untuk fasilitas IKN.

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat di wawancarai dengan BBC seperti ditulis Jumat (14/2/2020).

"Di ibu kota baru di Kaltim itu adalah hutan produksi, bukan hutan alam, atau tropical land forest, bukan. Dari 256.000 hektar yang kita siapkan, nanti hanya dipakai 56.000 hektare. Dari 56.000 hektar yang kita pakai, mulai sekarang ini hanya [dipakai] 5.000 hektare, artinya justru banyak lahan-lahan yang ingin kita perbaiki dan kita hijaukan," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, lingkungan yang dipakai untuk proyek IKN juga sudah mengalami kerusakan, sehingga perlu diperbaiki dahulu.

"Lingkungan yang kita perbaiki, karena di sana terus terang hutannya juga sudah rusak, ini tugas kita di situ," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan bahwa dirinya sudah perintahkan pada anak buahnya (Menteri) yang dibangun terlebih dahulu adalah nursery, kebun bibit, yang kapasitasnya kurang lebih 17 juta bibit tanaman untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.

"Kemudian di situ juga ada hutan mangrove yang akan kita pagari, kita proteksi karena konsep ibu kota ini adalah negara rimba nusa," katanya.

"Rimba artinya forest, jungle, nusa artinya pulau, jadi kita ingin justru memproteksi, melindungi dan memperbaiki hutan yang ada," tambahnya.

Baca Juga: Ibu Kota Baru Negara Banyak Lubang Bekas Tambang, Ini Kata Menteri ATR

Jokowi menambahkan, keinginan dirinya untuk memindahkan Ibu kota dari Jakarta ke Penajam, karena beban Jakarta yang ia nilai sudah terlalu besar, selain menjadi Ibu Kota Jakarta juga merupakan pusat ekonomi Indonesia.

"Kemudian juga dari sisi ekonomi juga perlu pemerataan, dari sisi populasi juga perlu pemerataan. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tidak hanya di Jakarta saja. Ini adalah keputusan politik yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya," kata Jokowi.

Meski Ibu Kota dipindahkan lanjutan Jokowi, pusat komersil dan keuangan masih berada di Jakarta.