Suara.com - Pemerintah resmi mengeluarkan paket kebijakan insentif untuk memberikan stimulus bagi perekonomian tahun ini. Tujuan paket kebijakan ini agar bisa mengurang dampak negatif merebaknya virus corona (covid-19) bagi perekonomian Indonesia, salah satu sektor yang mendapat stimulus ini adalah sektor pariwisata.
Lantas sudah ampuhkah stimulus ini dalam menggairahkan sektor pariwisata yang sedang lesu akibat corona?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat bersabar, karena kebijakan ini baru saja dilakukan sehingga hasilnya belum terlihat nyata.
Saat ini paket tersebut sudah diarahkan untuk perpajakan daerah, hotel hingga restoran yang di nol kan oleh pemerintah.
"Pemerintah memberikan satu paket stimulus untuk perpajakan daerah, hotel dan restoran di nol kan," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (3/5/2020).
Selain itu kata Ketua Umum Partai Golkar ini pemerintah juga memberikan stimulus kepada perusahaan restoran hingga hotel sebesar Rp 3,3 triliun.
"Pemerintah memberikan hibah Rp 3,3 triliun artinya perusahaan tidak dicas pajak yang 10 persen yang bisa cash flow perusahaan tersebut sehingga tidak perlu layoff, dari situ Pemerintah akan mempercepat program kartu prakerja dan bisa dilakukan pelatihan pelatihan," katanya.
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan sejumlah insentif fiskal yang tengah dipersiapkan tersebut tak bakal ampuh.
"Pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan insentif fiskal. Saya setuju dengan insentif fiskal, tapi bentuknya kok lebih terfokus ke pariwisata ya?" tanya Piter saat dihubungi Suara.com.
Baca Juga: Corona Mengguncang Sektor Pariwisata
Yang baik, lanjut Piter seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan insentif fiskal bagi sektor pariwisata saja, tetapi juga kepada sektor yang lain. Apalagi kata dia saat ini daya beli masyarakat juga sedang turun.
"Saya kira pemerintah hendaknya tidak hanya fokus memberikan insentif kepada sektor pariwisata. Tetapi insentif secara umum yang diharapkan bisa membangkitkan permintaan domestik," saran Piter.
Sejumlah insentif ini, lanjut Piter pun akan sia-sia saja, jika tidak dibarengi dengan sejumlah insentif yang lain. Apalagi kata dia masyarakat saat ini dihadapkan atas kebijakan yang justru makin menggerus daya beli, seperti halnya kenaikan tarif BPJS Kesehatan hingga beberapa tarif terkait cukai.
"Pariwisata dikasih potongan, tapi disisi lain pemerintah menaikkan tarif BPJS, cukai rokok, cukai plastik bahkan Ada rencana cukai kendaraan bermotor. Ada rencana meninjau subsidi gas dan listrik, semua kebijakan ini kan menggerus daya beli," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar