Suara.com - Hingga saat ini, terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Prakerja.
Delapan platform tersebut meliputi Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.
Tapi pemilihan 8 platform tersebut menjadi tanda tanya karena dinilai tak transparan dan kredibel.
"Saya kira dengan situasi sekarang pemerintah harus transparaan dan akuntabel terkait proses yang dilakukan, terbuka bagi siapapun apakah hal tersebut dilakukan atau tidak. Pemilihan platform kredibel atau tidak," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Apalagi kata Tauhid 8 platform digital tersebut diperbolehkan mengambil komisi jasa atau fee dari setiap pelatihan yang diberikan, sehingga ini menimbulkan polemik baru karena di saat masyarakat membutuhkan bantuan di tengah wabah corona tetapi masih ada juga pihak yang mengambil keuntungan.
"Standar pelatihan yang menurut saya kurang pas dikatakan seperti BLT dan Bansos karna lagi-lagi masyarakat tidak menerima kalau ada pihak yang diuntungkan dalam pelatihan. Disebutkan ada fee dan sebagainya dan ini akan masuk dalam ranah audit pemerintah," ucapnya.
Untuk itu kata Tauhid program ini lebih baik ditunda saja atau merevisi kebijakan yang ada dalam Kartu Prakerja, karena dinilai tidak begitu efektif dan menghambur-hamburkan anggaran negara saja.
"Kalau pun sulit mengalami penundaan, saya kira harus ada skenario bagimana memperbaiki ini, termasuk memperbaiki dengan alasan Covid-19 kita jangan sampai melanggar regulasi yang ada, termasuk pertanggung jawaban posisi keuangan," pungkasnya.
Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Uang untuk Kartu Prakerja Lebih Baik Diberikan ke Korban PHK
Bagi mereka yang sukses mengikuti program kartu prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.
Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
2 Profesi Ini Paling Banyak Jadi Korban Penipuan di Industri Keuangan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
Terkini
-
Melantai di Bursa, Saham SUPA Meroket 93% dalam Tiga Hari Perdagangan
-
2 Profesi Ini Paling Banyak Jadi Korban Penipuan di Industri Keuangan
-
Kejar Target 300 Ribu Pengunjung, Begini Strategi Sarinah Dongkrak Pendapatan di Akhir Tahun
-
Harga Emas di Pegadaian Meroket! Efek Menjelang Tahun Baru?
-
Bank Permata Salurkan Pembiayaan Hijau Rp556 Miliar Sepanjang 2024
-
Bank Indonesia Bongkar Penyaluran Kredit Makin Seret, Apa Alasannya?
-
OJK Rilis Daftar 'Whitelist' Platform Kripto Berizin untuk Keamanan Transaksi
-
Terkendala Longsor, 2.370 Pelanggan PLN di Sumut Belum Bisa Kembali Nikmati Listrik
-
Menperin Minta Jemaah Haji Utamakan Produk Dalam Negeri: Dapat 2 Pahala
-
OJK Sorot Modus Penipuan e-Tilang Palsu