- OJK tingkatkan literasi keuangan perempuan untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga dan mengurangi kerentanan terhadap penipuan.
- Perempuan, termasuk ibu rumah tangga dan guru, merupakan mayoritas korban penipuan seperti pinjaman ilegal dan hadiah palsu.
- Edukasi keuangan diarahkan menuju kesejahteraan finansial agar keluarga mampu mengelola kebutuhan dan menghadapi guncangan ekonomi.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan karena penting dalam memperbaiki kesejahteraan keluarga.
Lantaran, perempuan paling banyak menjadi korban dalam penipuan di sektor keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan, banyak perempuan bekerja maupun ibu rumah tangga menjadi korban dari penipuan keuangan.
"Aduan-aduan ilegal juga banyak sekali yang kena ibu-ibu perempuan. Seperti ibu rumah tangga maupun ibu bekerja. Dan juga data dari Indonesia Anti Scam Center juga banyak sekali aduan dari perempuan ini sendiri. Jadi kalau kita melihat mungkin perempuan ini karena memang dia terekspos dengan berbagai hal," bebernya di Gedung Kemenko PMK, Senin (22/12/2025).
Dia pun mengatakan, profesi guru hingga rumah tangga paling banyak terkena penipuan dengan modus beragam. Salah satunya, pinjaman ilegal hingga mendapatkan hadiah.
"Profesi yang paling tinggi kena penipuan itu guru, kedua ibu rumah tangga," kata Friderica.
Untuk itu, meningkatkan edukasi keuangan masyarakat harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keuangan (financial health).
Menurutnya, tidak hanya bicara literasi dan inklusi keuangan tetapi sudah menuju next level yaitu kesejahteraan keuangan.
"Kesejahteraan keuangan ini adalah bagaimana keluarga di Indonesia mampu me-manage kebutuhan sehari-hari, menyiapkan keperluan masa depan, menghadapi financial shock, baik secara makro maupun dalam keluarga, dan tetap mampu merencanakan keuangan ke depan,” jelas dia.
Baca Juga: OJK Rilis Daftar 'Whitelist' Platform Kripto Berizin untuk Keamanan Transaksi
Friderica mengingatkan pentingnya kewaspadaan perempuan terhadap berbagai modus scam, fraud, pinjaman online ilegal, dan investasi palsu.
Untuk itu, OJK mengajak masyarakat termasuk perempuan untuk aktif melaporkan indikasi penipuan keuangan melalui kanal resmi OJK.
"OJK berharap perempuan semakin berdaya sebagai pengelola keuangan keluarga yang cerdas, waspada, dan visioner, sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Klaim Asuransi Bencana Sumatra Nyaris Rp1 Triliun, Ini Rinciannya
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
Kisah Muhammad Yusuf, AgenBRILink Sebatik yang Permudah Akses Keuangan Masyarakat Perbatasan
-
OJK Proses Izin Dua Calon Lembaga Bursa Aset Kripto, Siapa Saja?
-
Diminta OJK Perbanyak Porsi, Proyeksi Keuangan Hijau Bakal Naik pada 2026
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026