Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak gusar ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara gamblang meminta tambahan anggaran sebesar 4,77 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
"Kami memang dalam situasi dalam kondisi ini mendapatkan beberapa permintaan tetapi dalam intern pemerintah kami dengan Kemendagri sedang melakukan koordinasi," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama dengan Komisi II DPR RI secara virtual Kamis (11/6/2020).
Awalnya, kata Sri Mulyani, jika tidak ada wabah Corona, semestinya anggaran pilkada dibebankan kepada APBD, namun karena ada wabah sejumlah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD-nya.
Hal tersebut sudah tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dimana seluruh anggaran kegiatan pemilihan kepala daerah dibebankan di APBD, namun dalam aturan tersebut ada kalimat pilkada bisa didukung oleh APBN.
"Memang sejak awal di dalam APBD-nya mereka sudah mencadangkan anggaran untuk pilkada Namun kami juga menyadari bahwa Covid-19 ini mempengaruhi banyak daerah termasuk dalam hal penerimaan hasil daerah yang mengalami penurunan akibat langkah-langkah untuk mengurangi penularan Covid-19 dengan social distancing atau PSBB dan lain-lain," katanya.
Sebelumnya dalam rapat Komisi II DPR Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 sebesar Rp 4,77 triliun.
Alasan permohonan tambahan anggaran Pilkada 2020 ini dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kepastian ketersediaan dana.
Menurutnya, jika tambahan dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan terjadi pembahasan yang alot antara pemerintah daerah dan KPU daerah masing-masing di 270 daerah.
Sementara, tahapan pemilihan lanjutan serentak 2020 akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020, jadwal ini bergeser dari 23 September karena tahapan pemilihan ditunda akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: KPU Minta Anggaran Pilkada 2020 ke Menkeu Sri Mulyani Rp 4,77 Triliun
Berita Terkait
-
KPU Minta Anggaran Pilkada 2020 ke Menkeu Sri Mulyani Rp 4,77 Triliun
-
Gugus Tugas: 40 Kabupaten/Kota yang Ikut Pilkada Berisiko Tinggi Covid-19
-
Rekomendasikan Pilkada Berlangsung Desember, Gugus Tugas Beri Catatan
-
DPR Minta KPU dan Bawaslu Tidak Dibebani Pengadaan APD untuk Pilkada 2020
-
Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar, Ganjar Usul Gunakan E-Voting
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
OJK Denda Rp85,04 Miliar ke 97 Pelaku Pasar Modal, Investor RI Tembus 26,49 Juta
-
BI Perketat Syarat Beli Dolar AS, Ini Strategi Terbaru Penguatan Rupiah
-
BNI Ingatkan Nasabah Jaga Data Sensitif, Waspadai Modus Penipuan Digital
-
Harga Emas Antam Mulai Naik, Hari Ini dibanderol Rp 2,79 Juta/Gram
-
IHSG Uji Resistansi 7.120 di Tengah Reli Wall Street dan Volatilitas Harga Minyak
-
Batik Gunung Kendil Rembang Sukses Tembus Pasar Eropa
-
Tahun Ajaran Baru Datang, Orang Tua Jangan Cuma Fokus Seragam, Cek 5 Poin Krusial Ini!
-
Tren Penurunan Berlanjut, Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Terkoreksi
-
Wall Street Langsung Pecah Rekor Setelah Harga Minyak Anjlok
-
Trump Akan Temui Xi Jinping Bahas Perang Iran, Harga Minyak Dunia Turun