Bisnis / Properti
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:17 WIB
Proses pembangunan rumah di Papua Barat. (Dok : PUPR)

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, pihaknya telah menetapkan beberapa target prioritas pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan tahun depan.

Pertama, pembangunan rusun sebanyak 7.724 unit, dengan alokasi anggaran senilai Rp 3,51 triliun. Rusun yang akan dibangun tersebar di sejumlah lokasi, seperti Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.

Kedua, pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, dengan total anggaran sebesar Rp 2,51 triliun. Jumlah rumah tidak layak huni yang akan dibedah atau ditingkatkan kualitasnya pada 2021 sebanyak 111.200 unit, yang tersebsar di 33 Provinsi.

Ketiga, pembangunan rumah khusus sebanyak 2.640 unit, dengan anggaran sebesar Rp 0,61 triliun. Beberapa lokasi pembangunan rusus yang telah dilaksanakan verifikasi lapangan berada di kawasan perbatasan, Kabupaten banjar Baru, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Konawe Selatan.

Selanjutnya, pembangunan rumah umum dan komersial melalui pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan anggaran Rp 0,41 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp 0,46 triliun akan digunakan untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan dan dukungan manajemen.

“Kami akan terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Target Prioritas 2021. (Dok : PUPR)

Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan perumahan tersebut, KemenPUPR juga melakukan redesain guna penyederhanaan program, antara lain dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, serta perumahan dan kawasan permukiman, agar pembangunan infrastruktur dan perumahan dapat berjalan dengan baik di lapangan.

Load More