Suara.com - Hari ini, kantor mantan menteri koordinator perekonomian era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli, disambangi sejumlah purnawirawan TNI dan Polri.
Mereka mengutarakan keresahan mengenai keadaan negara belakangan ini, khususnya menyangkut perekonomian yang dinilai makin merosot.
Rizal Ramli mengapresiasi kunjungan tersebut. Dia menceritakan sejak lama memiliki hubungan yang dekat dengan TNI dan Polri, terutama ketika masih menjabat menteri.
"Sebetulnya sejarah hubungan Rizal Ramli dengan ABRI dan TNI lama sekali. 1992-1998, saya penasehat ekonomi angkatan bersenjata," kata Rizal Ramli.
"Waktu itu, lengkap ada polisinya macam-macam. Banyak nasehat ke kawan-kawan ABRI, yang waktu itu di DPR ada 100. Sering juga kasih briefing di mabes," Rizal Ramli menambahkan.
Kemudian Rizal Ramli menceritakan secara singkat sejarah pemisahan institusi TNI dan Polri.
"Ketika Gus Dur jadi presiden, saya jadi menko, memang kami ambil inisiatif agar supaya dipisahkan fungsi TNI dengan Polri," kata dia.
"Dengan maksud Polri jadi kekuatan sipil. Maunya Gus Dur, saya ingin polisi itu seperti di Inggris, ada wibawa di tengah masyarakat, tidak usah bawa senjata berat kayak pasukan perang. Cukup pakai pentungan."
"Kita pisahkan Polri dari TNI, yang jasanya besar juga Mas Adi Massardi, karena pada waktu itu, banyak yang tidak suka dari perwira tinggi lobi supaya jangan itu terjadi."
Baca Juga: Rizal Ramli Ungkap Cara Tangani Krisis, Gus Dur Pernah Dibujuk Lakukan Ini
Setelah terjadi pemisahan institusi TNI dan Polri, Rizal Ramli mengatakan muncul kekecewaan.
Rizal Ramli setuju dengan pendapat Mayor Jenderal (purnawiran) Deddy Setiabudiman bahwa masalah Indonesia hari ini bukan ancaman militer, melainkan non militer.
Dia menyinggung peran serta buzzer dalam memperburuk keadaan.
"Apa itu, masalah-masalah ekonomi yang susah sekali, masalah pengangguran, kemudian masalah kebangsaan. Karena beberapa tahun terakhir ini kita dipecah terus oleh buzzer, influencer, diadu bangsa kita," katanya.
"Buzzer ini fungsinya dia memuja-muja yang bayar dia kayak dewa, lawan-lawannya yang berbeda pendapat dihancurkan," katanya.
Rizal Ramli juga menyinggung penegakan hukum yang terkesan diskriminatif.
Berita Terkait
-
10 Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marsinah dan Soeharto Terima Penganugerahan
-
Foto Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah Berjejer di Istana Jelang Penganugerahan Pahlawan Nasional
-
Soeharto, Gus Dur, Hingga Marsinah Jadi Calon Pahlawan Nasional, Kapan Diumumkan?
-
Blak-blakan Sebut Soeharto Diktator, Cerita 'Ngeri' Putri Gus Dur Dihantui Teror Orba Sejak SMP
-
Gerindra Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional: Keduanya Pemimpin Berhasil
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Diduga Peliharaan Lepas, Damkar Bekasi Evakuasi Buaya Raksasa di Sawah Bantargebang Selama Dua Jam
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan