Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut terdapat dua usulan skema dalam penyaluran vaksin virus corona yaitu pemberian vaksin gratis dan berbayar.
Menurutnya, vaksin gratis tersebut menggunakan dana dari APBN yang menyesuaikan data BPJS Kesehatan.
"Jadi divaksin bantuan pemerintah melalui budget APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan bahwa nanti ada istilahnya ada vaksin gratis secara massal yang diharpkan bisa dilakukan di awal tahun depan," ujar Erick dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, Kamis (27/8/2020).
Sementara untuk yang berbayar, lanjut Erick, diperlukan untuk mengurangi kebutuhan APBN. Penyaluran vaksin yang berbayar ini hanya untuk masyarakat yang mampu.
"Nah kami juga mengusulkan bila memungkinkan masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri bagi yang mampu," ucap Mantan Bos Klub Inter Milan itu.
Namun demikian, Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Pengendalian Covid-19 dan PEN ini belum memastikan berapa biaya dalam penyaluran vaksin berbayar. Tetapi, biaya vaksin tersebut akan disesuikan dengan kemampuan masyarakat.
"Jadi memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu kira-kira gratis tapi dengan tingkat daya beli berapa itu bayar karena ini bagian dari kita coba menekan dari cash flow yang ada di pemerintah," ungkap dia.
Hingga saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis fase ketiga vaksin covid-19 yang berasal dari perusahaan farmasi China Sinovac.
Data terkini dari Tim Riset Universitas Padjajaran untuk Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac menyebut, sebanyak 1.866 orang sudah mendaftar untuk menjadi relawan dalam uji klinis vaksin Covid-19 di Kota Bandung.
Baca Juga: Sri Mulyani Berharap Vaksin Corona Segera Ditemukan Demi Ekonomi Bangsa
"Sesuai harapan, animo masyarakat tinggi Alhamdulillah," kata Juru Bicara Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac dr Rodman Tarigan.
Menurut Rodman, sesuai jadwal yang telah ditetapkan pendaftaran calon relawan uji klinis vaksin akan dibuka hingga 31 Agustus 2020.
Pendaftaran relawan uji klinis vaksin Covid-19, ia melanjutkan, akan ditutup setelah tim mendapatkan 1.620 orang yang memenuhi kriteria untuk menjadi relawan dalam uji klinis vaksin.
"Kita harapkan yang 1.620 sesuai kriteria, kalau terpenuhi kriteria 1.620 orang ditutup untuk pendaftaran," katanya.
Tim riset melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menilai apakah pendaftar memenuhi kriteria untuk menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19.
Sampai saat ini sudah ada 100 lebih orang yang memenuhi kriteria menjadi relawan dan mendapat suntikan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, perusahaan farmasi yang berpusat di China.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Estimasi Biaya Umrah Mandiri Terbaru, Lebih Murah dari Paket Travel?
-
Shopee Tetap Perketat Paylater Meski Pinjaman Warga Tembus Rp 9,97 Triliun
-
Bank Mandiri Raih 8 Penghargaan Internasional, Sinergi Majukan Negeri Lewat Inovasi Digital
-
Pengusaha Vaksin Dunia Kumpul di Bali, Bahas Strategi Jangka Panjang Industri Global
-
BBM Kembali Tersedia di BP-AKR, Cek Lokasi SPBU Terdekat
-
BCA Buka Indonesia Knowledge Forum 2025: Ruang Inspirasi bagi Pemimpin Industri & Kreator Muda
-
Pabrik Ban Michelin Cikarang PHK 280 Pekerja Secara Sepihak
-
BEEF Kantongi Fasilitas Kredit Rp790 Miliar dari Bank Mandiri
-
Ajak Mahasiswa Aktif Soroti Isu Energi, Bahlil: Kritik Kalian, Gizi Bagi Saya!
-
Prabowo Kirim 16 Nama Calon Anggota Dewan Energi Nasional ke DPR