Terpuruk Akibat Pandemi, Pajak Kertas Media Cetak Ditanggung Pemerintah

Suara.com - Pemerintah memberikan stimulus khusus bagi pelaku usaha di sektor media massa, khususnya media cetak dengan menanggung pajak pertambahan nilai atau PPN atas bahan baku kertas koran. Kebijakan insentif pajak ini sebagai salah upaya bantuan pemerintah terhadap industri media massa yang terdampak pandemi Corona.

Keputusan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang dilakukan oleh perusahaan pers media cetak pada tahun anggaran 2020, yang diterbitkan pada hari ini, Selasa (15/9/2020).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyatakan bahwa Perusahaan Pers media cetak yang berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN DTP yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha 58130.

Adapun kertas koran yang atas impor dan/atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP merupakan kertas yang umumnya dipakai sebagai kertas koran sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

Sedangkan kertas majalah yang dimaksud yaitu jenis kertas yang umumnya merupakan bahan baku kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

PPN DTP atas kertas koran dan/atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini
mulai berlaku hingga 31 Desember 2020.

“PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi Covid- 19,” kata Febrio.