Ahok Bongkar Aib Pertamina, Kementerian BUMN Ikut Buka Suara

Suara.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengeluarkan banyak pernyataan pedas tentang Pertamina yang diunggah dalam akun Youtube POIN. Ahok blak-blakan soal buruknya tata kelola Pertamina.

Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019, mengaku sering geleng-geleng kepala dengan berbagai kebijakan direksi Pertamina.

Keputusan bisnis Pertamina seringkali tidak masuk akal dalam kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.

Ahok mencontohkan, kebijakan manajemen Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. Pembelian ladang minyak dilakukan dengan utang.

“Sudah ngutang 16 miliar dolar AS, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal ini. Minjam duit terus, mau akuisisi terus,” terang Ahok seperti dikutip dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN dilihat pada Rabu 16 September 2020.

Diungkapkan Ahok, selain secara hitungan bisnis kurang menguntungkan, Pertamina sebaiknya fokus mengeksplorasi ladang minyak di dalam negeri.

“Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini,” ucap Ahok.

Jengkel soal kilang minyak Pria yang kini akrab disapa BTP ini kemudian berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.

Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.

Baca Juga: Ada Pegawai Pertamina Digaji Gede meski Sudah Dicopot, Ahok: Gila Aja Nih

“Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit,” ujar Ahok.

Ahok membeberkan kalau posisinya di Pertamina juga seringkali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.

“Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan,” kata dia lagi.

Banyak praktik tata kelola Pertamina yang menurutnya sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang menurutnya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.

Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

“Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” tukas Ahok.

Contoh lain, lanjut Ahok, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan urusan internal perusahaan. Kementerian BUMN dalam hal ini memberikan ruang untuk keduanya antara komisaris dan direksi Pertamina berkomunikasi.

"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagi komut, tentunya itu urusan internalnya Pertamina. Kita berikan ruang untuk direksi dan komisaris melakukan komunikasi, jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi lah," kata Arya Sinulingga.

Menurut Arya, bagaimanapun komisaris yang ditempatkan di setiap BUMN sebelumnya melalui proses yang musti dijalani dari Kementerian BUMN.

"Soal komisaris di BUMN ya semua berasal dari Kementerian BUMN, termasuk pak Ahok juga dari kita kan dari Kementerian BUMN, sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN gitu lho," ucapnya.