Suara.com - Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan bijak untuk rakyat Indonesia.
Meski cukup pahit, opsi ini ditempuh agar rakyat tidak menanggung derita lebih mendalam akibat penyebaran Covid-19 yang kurvanya belum juga melandai.
Karena itu, dia berharap penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan pararel agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan ekonomi rakyat sehari-hari terpenuhi.
"Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dengan demikian, Indonesia bisa terbebas dari Pandemi serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi," ujar Hardjuno dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).
Menurut Hardjuno, penyelamatan Kesehatan rakyat serta pemulihan ekonomi rakyat harus ditempatkan pada skala prioritas.
Sebab, pandemi memberikan tekanan yang cukup siginifikan terhadap ekonomi nasional.
"Jangan cari panggung di Covid-19. Stop semua pencitraan. Mari semua energi positif bangsa diarahkan untuk melawan covid-19 ini," tegasnya.
Beberapa waktu lalu, kebijakan ini direspon negatif oleh pelaku pasar yang ditunjukan dengan anjloknya IHSG.
Tak hanya itu, dampak covid-19 ini menyebabkan nafas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk UKM, BUMN dan ekonomi keluarga semakin sulit.
Baca Juga: 23 Restoran di Jakarta Disegel di PSBB Total Hari Ketiga
Bahkan beberapa sektor usaha kolaps akibat dari lesunya produktifitas dan minimnya penjualan.
Untuk itu, perlu kebijakan ekstrim dari pemerintah guna menyelamatkan ekonomi nasional.
"Saya kira ini menyangkut urat nadi kehidupan dan urat nadi ekonomi nasional maka pemerintah tidak boleh setengah hati menangani persoalan covid ini. Jadi, pemulihan Kesehatan berjalan beriringan dengan upaya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa lagi berjalan secara parsial," imbuhnya.
Secara keseluruhan, Hardjuno menilai penerapan PSBB di DKI Jakarta ini sangat baik.
Bahkan ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia, terutama daerah yang menjadi penyangga ibukota Jakarta.
Namun demikian, penerapan PSBB ini harus terukur dengan memperhatikan ketahanan ekonomi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Indonesia Gandeng Uni Emirat Arab Ajak Investasi Ketahanan Pangan Nasional
-
Airlangga Klaim Investasi Sektor Hilirisasi Terus Berkembang, Realisasi Tembus Rp 498,79 T
-
Purbaya dan DPR Sepakati KEM-PPKF 2027: Defisit APBN 2,4 Persen, Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen
-
Target Penerimaan Negara Naik di 2027, Purbaya Bakal Andalkan Coretax
-
MBG Masuk Daerah 3T, PU Telah Bangun 22 SPPG
-
Tak Hanya untuk Investasi, Aset Kripto Bisa Penuhi Gaya Hidup
-
Kelola Transaksi, Begini Caranya Agar UMKM Bisa Pisahkan Dana Bisnis dan Pribadi
-
Pertamax Naik, Anak Buah Mas Bahlil 'Ganteng' Imbau Masyarakat Sadar Tak Pindah
-
Mohon Maaf Warga Serpong, PLN Matikan Listrik di Beberapa Wilayah
-
Singapura Buka Suara soal Aturan Ekspor Satu Pintu Danantara Sumberdaya Indonesia