Suara.com - Melihat kondisi Indonesia di tengah pandemi covid-19, peran barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD), sangat penting untuk membantu penanggulangan penyebaran virus corona dengan cara optimalisasi penggunaan aset.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, banyak BMN yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi pasien covid-19.
Bahkan, kata dia, BMN maupun BMD juga banyak yang bisa digunaka untuk fasilitas observasi dan perawatan, seperti yang dilakukan pada Pulau Galang, Wisma Atlet, dan Asrama Haji Pondok Gede.
“Kementerian negara dan pemda diharapkan terus melakukan peningkatan pemanfaatan BMN dan BMD ini sehingga tidak hanya berfungsi untuk pemerintahan, namun juga berfungsi bagi masyarakat dan ekonomi," kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).
Apalagi kata dia ditengah pandemi seperti ini, di mana kebutuhan akan tempat untuk isolasi pasien positif Covid-19 meningkat cukup tinggi.
"Dengan kondisi saat ini, peran nyata BMN dan Barang Milik Daerah (BMD) adalah sangat penting dan kita harus mengupayakan agar BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat," katanya.
Penatausahaan BMN memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.
Penambahan nilai BMN yang signifikan terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 karena adanya penyajian hasil revaluasi BMN yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.
Dari catatan yang ia miliki saat ini nilai aset BMN meningkat berkali-kali lipat setelah diaudit ulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Pandemi Corona, Sri Mulyani Sederhanakan Bisnis dan Tarif Pemanfaatan BMN
“Penilaian kembali BMN kita pada tahun lalu yang telah diaudit oleh BPK telah menyebabkan peningkatan nilai aset tetap di dalam neraca LKPP, dari yang sebelumnya Rp 1.931,1 triliun meningkat menjadi Rp 5.949,9 triliun," ucapnya.
"Artinya, BMN kita yang peningkatan nilainya menunjukkan adanya perubahan di dalam nilai pasar itu menggambarkan nilai dari upaya kita di dalam menggunakan keuangan negara secara bertanggung jawab. Penilaian yang sangat signifikan ini tentu menaikkan nilai aset dari pemerintah pusat, dari yang tadinya Rp6.325,3 triliun menjadi Rp10.467,5 triliun," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Kentang hingga Wortel Lokal Siap Masuk Dapur MBG, Pendapatan Petani Lokal Berpotensi Naik
-
Komisi IV DPR Bersama Bulog Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Klaten
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z
-
Airlangga Bongkar Proyek Data Center Raksasa, Nvidia hingga Big Tech Masuk RI