Suara.com - Melihat kondisi Indonesia di tengah pandemi covid-19, peran barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD), sangat penting untuk membantu penanggulangan penyebaran virus corona dengan cara optimalisasi penggunaan aset.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, banyak BMN yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi pasien covid-19.
Bahkan, kata dia, BMN maupun BMD juga banyak yang bisa digunaka untuk fasilitas observasi dan perawatan, seperti yang dilakukan pada Pulau Galang, Wisma Atlet, dan Asrama Haji Pondok Gede.
“Kementerian negara dan pemda diharapkan terus melakukan peningkatan pemanfaatan BMN dan BMD ini sehingga tidak hanya berfungsi untuk pemerintahan, namun juga berfungsi bagi masyarakat dan ekonomi," kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).
Apalagi kata dia ditengah pandemi seperti ini, di mana kebutuhan akan tempat untuk isolasi pasien positif Covid-19 meningkat cukup tinggi.
"Dengan kondisi saat ini, peran nyata BMN dan Barang Milik Daerah (BMD) adalah sangat penting dan kita harus mengupayakan agar BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat," katanya.
Penatausahaan BMN memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.
Penambahan nilai BMN yang signifikan terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 karena adanya penyajian hasil revaluasi BMN yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.
Dari catatan yang ia miliki saat ini nilai aset BMN meningkat berkali-kali lipat setelah diaudit ulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Pandemi Corona, Sri Mulyani Sederhanakan Bisnis dan Tarif Pemanfaatan BMN
“Penilaian kembali BMN kita pada tahun lalu yang telah diaudit oleh BPK telah menyebabkan peningkatan nilai aset tetap di dalam neraca LKPP, dari yang sebelumnya Rp 1.931,1 triliun meningkat menjadi Rp 5.949,9 triliun," ucapnya.
"Artinya, BMN kita yang peningkatan nilainya menunjukkan adanya perubahan di dalam nilai pasar itu menggambarkan nilai dari upaya kita di dalam menggunakan keuangan negara secara bertanggung jawab. Penilaian yang sangat signifikan ini tentu menaikkan nilai aset dari pemerintah pusat, dari yang tadinya Rp6.325,3 triliun menjadi Rp10.467,5 triliun," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Kementerian ESDM Beri Izin Perusahaan Israel Garap Proyek Geothermal di Halmahera?
-
Jangan Hanya Sibuk Nongkrong, Gen Z Harus Punya Asuransi
-
Deretan Saham Konsumsi dan Ritel yang Berpotensi Cuan saat Ramadan 2026
-
Pulihkan Ekonomi Pascabencana, Pemerintah Kucurkan Ratusan Miliar Bantuan Rumah di Aceh
-
IHSG Hari Ini Libur atau Tidak? Ini Jadwal Resmi Bursa dan Analisisnya
-
15 Ide Usaha saat Ramadan, Modal Minim di Bawah 1 Juta
-
Lawan Inflasi Global, Begini Cara Amankan Aset Keluarga
-
Tak Cuma BUMI, Ini Saham-saham Bakrie yang Harganya Meroket
-
Kepercayaan Pengguna Antar CEO Indodax Jadi Sosok Berpengaruh Lini Aset Digital
-
Regulasi Baru Disebut Bisa Pukul Kesejahteraan Petani Tembakau