Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mendorong pemerintah dapat membuat pabrik pakan ikan di setiap kabupaten yang menjadi produsen ikan, karena pakan merupakan elemen penting dalam pembudidayaan ikan.
"Kami di Komisi IV DPR akan mendorong pembuatan pabrik pakan, minimal satu kabupaten ada satu pabrik di daerah yang memang memproduksi ikan konsumtif," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (16/10/2020).
Menurut Dedi, pihaknya bakal mendorong hal tersebut dalam rapat kerja dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP pada masa yang akan datang. Selain itu, bila diperlukan juga dapat diundang seluruh dinas kelautan di seluruh Indonesia untuk merumuskan hal tersebut.
Ia berpendapat, dalam biaya satu kali produksi pada budidaya ikan, setengahnya sudah pasti dikeluarkan untuk pakan.
"Misalnya, kalau produksi ikan ingin mengejar target 20 ton, jumlah pakannya minimal harus 10 ton. Akhirnya keuntungan pun menjadi tipis, belum lagi dihajar dengan penyakit sehingga ikannya bisa mati sebagian," ujar dia.
Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyebutkan bahwa pakan mandiri sangat membantu pembudidaya ikan khususnya pembudidaya skala kecil di Indonesia karena seperti yang diketahui bahwa biaya untuk pembelian pakan cukup tinggi yaitu 60 persen hingga 70 persen dari keseluruhan biaya produksi.
"Kehadiran pakan mandiri bagi pembudidaya ikan memberikan efek positif karena menambah keuntungan pembudidaya hingga 2 – 3 kali lipatnya atau tumbuh pada kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram hasil produksi. Penggunaan pakan mandiri ini mampu menekan biaya produksi budidaya minimal 30 persen," ujar Slamet Soebjakto.
Slamet mengungkapkan langkah-langkah strategi KKP agar pakan mandiri dapat berhasil dan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat pembudidaya ikan di Indonesia.
"Pertama yaitu penyaluran bantuan sarana dan prasarana pakan mandiri seperti bantuan mesin penepung kapasitas 100-200 kg/jam dan mesin pencetak tenggelam dengan kapasitas 100-200 kg/jam, serta mesin pencetak apung dengan kapasitas 50-100 kg/jam dan bahan baku pakan. Kita berikan agar kelompok pembudidaya ikan mampu untuk memproduksi pakan secara mandiri," ujar Slamet.
Baca Juga: Pakar Hukum: Wajar Ogah Terbitkan Perppu, Jokowi yang Minta UU Cipta Kerja
KKP juga tengah mengembangkan formulasi pakan ikan berbahan baku lokal, yaitu melalui budidaya magot atau belatung dari hewan serangga lalat hitam Black Soldier Fly (Hermetia illucens), dengan memanfaatkan sampah limbah organik sebagai media tumbuh magot.
Pada tahun 2019, KKP telah menyalurkan bantuan mesin dan bahan baku pakan sudah terdistribusi sebanyak 55 paket yang tersebar di 20 Provinsi dan 42 Kabupaten/Kota. KKP juga telah mengembangkan pembuatan pakan dengan pabrik skala medium di 10 Unit Pelaksana Teknis atau UPT diantaranya di Ujung Batee, Jambi, Lampung, Sukabumi, Karawang, Jepara, Situbondo, Mandiangin, Tatelu dan Takalar. (Antara)
Berita Terkait
-
Tak Hanya Potong Gaji DPR dan Menteri, Wakil Rakyat Usul Efisiensi Sasar Anggaran Lain di Pemerintah
-
Legislator: Negara Rogoh Kocek Rp 6,7 T Setiap Kenaikan Harga Minyak 1 Dolar AS
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
4 Anggota BAIS TNI Terlibat Teror Air Keras, DPR Desak Pengusutan Transparan
-
Komisi I DPR RI Kawal Kasus Teror Aktivis KontraS, Evaluasi Serius Pelanggaran Oknum TNI
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan