Suara.com - Para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dibantu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selain membantu pekerja korban PHK, program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di desa.
Program JPS diciptakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19, baik yang ter-PHK maupun dirumahkan, melalui program padat karya di pedesaan serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia
"Kolaborasi ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu menekan pengangguran" kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam acara Penyerahan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Desa Pandan Agung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sabtu (24/10/2020).
Kemnaker dan Kemendes PDTT tengah berkolaborasi membangun 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK) di desa-desa melalui Program Padat Karya Infrastruktur. Sebelumnya, bantuan padat karya sanitasi ini diberikan kepada 350 desa di Jawa Tengah.
"Di antara Program Padat Karya yang kami serahkan saat ini adalah Program Padat Karya Produktif untuk pembangunan sanitasi lingkungan dan air bersih," kata Ida.
"Agar bantuan ini tepat sasaran, maka kami kolaborasi dengan Kemendes PDTT karena yang mengetahui desa yang membutuhkan program ini," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemnaker merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini berlanjut," kata Lurah Santri ini.
Ia menambahkan, saat ada tawaran untuk program JPS Sanitasi Lingkungan dari Kemnaker, langsung disambut baik, karena ini untuk kepentingan masyarakat desa.
Baca Juga: Kemnaker Tengah Lakukan Program Transformasi BLK secara Terstruktur
"Kami siap, karena punya 74.953 desa yang siap menerima bantuan untuk warganya," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa untuk Jawa Timur, program ini akan menyasar 15 Kelompok yang berada di Kabupaten Tuban, 15 Kelompok di Kabupaten Gresik, dan 10 Kelompok di kabupaten Lamongan, di mana satu kelompok terdiri dari 20 orang pekerja.
"Fokus utama program padat karya adalah pada pembangunan infrastruktur di pedesaan yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat," ujarnya.
Berita Terkait
-
Siapkan SDM di Pasar Kerja, Kemnaker Kerja Sama dengan UIN di Jatim
-
Tingkatkan Standar Hidup, Indonesia dan Swiss Kerja Sama Ketenagakerjaan
-
Masa Pandemi Maret-September, Sudah 287 Karyawan Pekanbaru Kena PHK
-
Kemnaker akan Susun Rancangan Peraturan Pemerintah, Turunan UU Cipta Kerja
-
Bagi Pekerja yang Belum Terima Subsidi Gaji, Begini Penjelasan Menaker
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara