Suara.com - Presiden Jokowi mengatakan, pertumbuhan investasi di Indonesia pada kuartal ke III tahun 2020 diprediksi masih minus di atas 5 persen atau sekitar 6 persen.
Namun, Jokowi mengakui masih menunggu perhitungan resmi dari Badan Pusat Statistik.
"Jadi investasi kita di kuartal 3 minusnya masih di atas 5 (persen), tapi nanti kita tunggu hitung-hitungan dari BPS (Badan Pusat Statistik). Masih kurang lebih 6 (persen) minus," ujar Jokowi dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11/2020).
Iapun sudah mengingatkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menggenjot investasi pada kuartal ketiga agar tidak minus di atas 5 persen .
"Saya sebenarnya sudah mewanti-wanti kepada Kepala BPKM dan Menko Marinves agar paling tidak di kuartal ketiga ini bisa minus di bawah 5 (persen), tapi ternyata belum bisa," tutur dia.
Karenanya, Jokowi meminta Luhut dan Bahlil untuk memperbaiki nilai investasi untuk kuartal ke IV.
Dengan begitu, pada Kuartal ke I tahun 2021, yakni pada Januari, nilai investasi kembali bergerak naik.
"Agar ini dikejar di kuartal ke 4 dan nanti di Kuartal ke-1 bulan Januari, Februari, Maret sudah mulai bergerak lagi," kata dia.
Caranya, kata Jokowi, dengan memanfaatkan fasilitas bebas bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan pemerintah Amerika Serikat untuk produk-produk impor dari Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Minta Belanja Negara Bisa Maksimal pada Kuartal ke IV 2020
"Saya ingin mengingatkan bahwa kesempatan untuk memperbaiki investasi ini kita diberikan peluang, karena kemarin GSP untuk masuk ke Amerika sudah diberikan perpanjangan," tutur Jokowi.
Kepala Negara juga berharap pemberian fasilitas GSP ini akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke AS.
Fasilitas GSP kata Jokowi juga sebagai kesempatan untuk menarik investasi.
"Kita harapkan ekspor kita akan bisa naik, melompat karena fasilitas GSP diberikan kepada kita dan syukur-syukur ini juga dipakai sebagai kesempatan untuk menarik investasi. Karena kita ada fasilitas itu, karena orang ingin mendirikan industri pabrik perusahaan di Indonesia akan menjadi lebih menarik karena untuk masuk ke Amerika kita diberikan fasilitas dari Amerika," katanya.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Belanja Negara Bisa Maksimal pada Kuartal ke IV 2020
-
Jokowi Akui Angka Kematian Covid di Indonesia Masih di Atas Rata-rata Dunia
-
Kritik Tak Digubris, Jokowi Didesak Telepon Presiden Emmanuel Macron
-
Ada Demo Buruh dan PA 212, Hindari Kawasan Istana dan Kedubes Prancis
-
Jokowi dan Presiden Prancis Bakal Didemo, Hindari Kawasan Ini
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
AS Mau Angkat Kaki dari Iran, Harga Minyak Dunia Meluncur 2,5%
-
Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran Daerah, Wajib Lapor Tiap 2 Bulan
-
Wajib ke Kantor! Ini Daftar Jabatan dan Unit ASN Daerah yang Tidak Boleh WFH
-
Donald Trump: AS Segera Angkat Kaki dari Iran
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi