Suara.com - Pihak maskapai Garuda Indonesia buka suara terkait dengan adanya penyelidikan lembaga antirasuah Inggris Serious Fraud Office terkait dugaan suap produsen pesawat Bombardier terhadap Garuda.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menghormati proses hukum yang tengah berjalan sehubungan dengan dugaan suap kontrak penjualan pesawat Bombardier pada periode tahun 2012 lalu.
"Garuda Indonesia juga secara aktif akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna memastikan dukungan penuh Perusahaan atas upaya penegakan hukum kasus tersebut," ujar Irfan dalam keterangannya Jumat (6/11/2020).
Menurut Irfan, dukungan Garuda Indonesia terhadap upaya penegakan hukum ini selaras dengan mandat yang diberikan Pemerintah kepada kami untuk terus memperkuat implementasi Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas bisnis Perusahaan.
"Kami harapkan melalui komitmen berkelanjutan dan peran aktif yang kami lakukan dalam mendukung upaya penegakan hukum tersebut, Garuda Indonesia dapat secara konsisten menjaga lingkungan bisnis yang bersih dan transparan secara berkelanjutan selaras dengan visi transformasi BUMN," kata dia.
Sebelumnya, Lembaga Anti Rasuah Inggris Serious Fraud Office (SFO) melakukan penyelidikan terkait dugaan penyuapan yang terjadi antara maskapai Garuda Indonesia dengan produsen pesawat Bombardier.
Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir sangat mendukung apa yang dilakukan KPK Inggris tersebut. Menurutnya, langkah ini bagian dari bersih-bersih yang dilakukannya di BUMN.
"Karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).
Dalam hal ini, Erick akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mulai dari KPK, Kemenkum Ham, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus Garuda Indonesia.
Baca Juga: Keren! Anak Muda Kuansing Juarai Desain Masker Pesawat Garuda
Kemenkum Ham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance," ucap dia.
Seperti dilansir dari Aerotime, SFO mengungkapkan bahwa saat ini sedang dalam penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi sehubungan dengan kontrak dan atau perintah dari Garuda Indonesia.
"Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut," bunyi pernyataan kantor tersebut.
Garuda Indonesia yang berbasis di Indonesia saat ini mengoperasikan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000.
Kesepakatan untuk memperoleh pesawat diselesaikan selama Singapore Airshow pada Februari 2012, di mana maskapai penerbangan tersebut pada awalnya setuju untuk memperoleh enam pesawat CRJ-1000, dengan opsi untuk menerima pengiriman 12 jet tambahan. Kesepakatan itu bernilai 1,32 miliar dollar AS.
Garuda Indonesia menerima pengiriman jet regional pertama buatan Kanada pada Oktober 2012. Bombardier mengirimkan CRJ1000 terakhir ke maskapai pada Desember 2015.
Berita Terkait
-
Keren! Anak Muda Kuansing Juarai Desain Masker Pesawat Garuda
-
Temuan KPK, Banyak Fasilitas Umum Belum Diambil Alih Pemkot Jaktim
-
KPK Inggris Selidiki Dugaan Suap di Garuda Indonesia
-
Kasus Korupsi e-KTP, KPK Panggil Husni Fahmi Sebagai Tersangka
-
KPK Temukan Ribuan Masalah Bansos Corona, Paling Banyak di DKI dan Surabaya
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik
-
Purbaya Ungkap Harga BBM Stabil karena Ditanggung Pertamina Sementara
-
Harga BBM Tak Naik, Purbaya Akui Anggaran Subsidi Bengkak hingga Rp 100 Triliun
-
IHSG Akhirnya Bangkit, Ternyata Ini Pemicunya
-
Rupiah Ditutup Menguat, Dolar AS Turun ke Level Rp16.983
-
Siap-siap! Investor Bank Danamon Raih Dividen Rp 142 per Saham