Suara.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut perekonomian Indonesia mulai pulih setelah dihantam Pandemi Covid-19.
Hal ini dilihat dari indikator-indikator perekonomian yang mulai menunjukkan perbaikan.
Adapun, terdapat lima indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri yang merangkak naik antara lain konsumsi rumah tangga dari minus 5,5 persen pada kuartal kedua beranjak ke minus 4 persen.
Belanja pemerintah yang pada kuartal lalu minus 6,9 persen kini tumbuh positif mencapai 9,8 persen.
Kemudian, investasi dari kuartal lalu minus 8,6 persen saat ini tumbuh menjadi minus 6,5 persen.
"Ekspor dari minus 11,7 persen pada kuartal lalu kini merangkak naik sebesar 10,8 persen, dan terakhir impor dari minus 17 persen menjadi minus 11,9 persen," ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020).
Tumbuhnya perekonomian Indonesia saat ini, berkat pemerintah yang telah melakukan berbagai upaya kebijakan stimulus fiskal yang berkaitan dengan pemulihan perekonomian.
Setiap kebijakan ini, rupanya sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa di tengah pandemi.
"Seluruh komponen pertumbuhan berada dalam tren positif, karena didukung sepenuhnya oleh stimulus fiskal untuk pandemi Covid-19 dan program pemulihan perekonomian," imbuhnya.
Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Pemda Didorong Lebih Giat Cari Investor
Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi masalah di atas, adalah dengan memberikan bantuan Rp 695,2 triliun.
Pagu tersebut dipergunakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam menangani penyebaran Covid-19 dan juga sebagai faktor pendorong pertumbuhan perekonomian di dalam negeri.
Dari pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah saat ini, telah terealisasi sebanyak Rp 376,17 triliun.
Artinya, sebanyak 54,1 persen pagu anggaran yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 sudah banyak tersalurkan kepada masyarakat terdampak.
Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan, terdapat enam klaster program utama yakni kesehatan, perlindungan sosial, pemda dan sektoral, insentif dunia usaha, UMKM, dan pembiayaan korporasi.
"Pemerintah berhasil merealisasi 54,1 persen anggaran tersebut," tuturnya.
Dari semuanya, ada dua klaster yang sangat cepat dilakukan penyerapan anggaran yakni Perlindungan sosial yang telah menyerap anggaran sebanyak 75,6 persen atau Rp 177,05 triliun dan UMKM yang menyerap anggaran 82,4 persen atau Rp 94,64 triliun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN