Untuk belanja pada Kementerian Tenaga Kerja dan UKM ada kenaikan karena bantuan upah dan bantuan produktif pelaku usaha mikro.
Realisasi belanja modal hingga akhir Oktober 2020 mengalami kontraksi hingga 11 persen, yang didorong adanya kebijakan refocusing dan restrukturisasi proyek dalam rangka penanganan covid-19 serta adanya pembatasan sosial.
Penyerapan belanja modal mencapai Rp 89,7 triliun, yang didukung oleh belanja modal pada beberapa Kementerian.
Misalnya, Kementerian Pertahanan yang telah melakukan pengadaan alutsista dan alat material kesehatan. Kementerian ESDM untuk pembangunan infrastruktur terutama untuk proyek gas bumi rumah tangga.
Sedangkan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan masih lebih rendah. Namun, tetap dapat memaksimalkan proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.
Dirinya melanjutkan, penyerapan belanja kementerian tumbuh baik dan meningkat dibanding periode yang sama tahun 2019.
Itu disebabkan kementerian berfokus pada penanganan dampak covid-19, sementara beberapa lainnya tumbuh negatif akibat dampak pandemi.
Pertumbuhan belanja kementerian yang cukup tinggi itu terjadi di antaranya pada Kementerian Sosial sebesar Rp116,2 triliun (tumbuh 121,3 persen) yang digunakan untuk penyaluran stimulus sosial.
Kemudian Kementerian Kesehatan sebesar Rp 69,6 triliun (tumbuh 48,8 persen) yang digunakan untuk penanganan covid-19.
Baca Juga: Penerimaan Bea Cukai Masih Beri Nafas Lega Menkeu Sri Mulyani
Selanjutnya Kemendikbud sebesar Rp 48,5 triliun (tumbuh 84,1 persen), Kementerian Ketenagakerjaan Rp 17,3 trilun (tumbuh 363 persen) digunakan untuk penyaluran subsidi upah/gaji bagi pekerja buruh, dan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp22,4 triliun (tumbuh 3.171 persen) digunakan untuk penyaluran bantuan mikro.
“Ini menggambarkan dimana letaknya prioritas belanja pemerintah yaitu berbagai kementerian yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.
Berita Terkait
-
Penerimaan Bea Cukai Masih Beri Nafas Lega Menkeu Sri Mulyani
-
Pandemi Belum Berakhir, Setoran Pajak Masih Negatif 15 Persen
-
Sri Mulyani: Penerimaan Negara Dari Pajak Tahun Ini Terpuruk 18,8 Persen
-
Penerimaan Pajak Indonesia Anjlok 18,8 Persen Pada Oktober 2020
-
Sri Mulyani Sebut Tingkat Kematian Covid di Indonesia Masih di Atas Dunia
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026