Suara.com - PT Pos Indonesia (Persero) merasa opitimis realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia akan sesuai target.
PT Pos menargetkan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke 9 juta keluarga penerima manfaat ini akan selesai pada minggu pertama bulan Desember 2020.
Hingga tahap ke-6 bulan September lalu, PT Pos telah menjangkau 8,6 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
"Kami sudah berhasil menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini ke 483 kota, 514 Kabupaten, 7094 Kecamatan, dan 83.447 desa. Alhamdulilah dengan jumlah yang masif tersebut kita telah sampai pada tahap ke-6, tercapai 96,79 persen dana yang kita salurkan Rp 21,5 Triliun," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dalam sebuah webinar yang ditulis, Selasa (24/11/2020).
PT Pos akan memanfaatkan 4.500 cabang kantor pos di seluruh Indonesia sebagai titik pengambilan Bantuan Sosial Tunai tersebut.
PT Pos juga telah menjalin koordinasi dengan komunitas setempat, RT, RW, atau banjar dan bekerjasama menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini.
Bahkan bagi penerima manfaat yang tidak bisa mendatangi titik pengambilan, petugas pos akan mendatangi langsung dan mengantar Bantuan Sosial Tunai, seperti bagi mereka yang telah lanjut usia, sakit atau tinggal di desa-desa terpencil.
Sementara, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama mengatakan, Bantuan Sosial Tunai rencananya akan berlanjut hingga periode Juni 2021 mendatang melihat dampak pandemi Covid-19 masih akan terus mempengaruhi daya beli masyarakat rentan Indonesia.
"Karena fenomena Covid-19 ini masih dinamis, sehingga kami mendapatkan amanah sementara ini untuk tahun depan dilanjut sampai bulan Juni 2021," kata dia.
Baca Juga: Salurkan Bansos Beras ke 10 Juta KPM, Kemensos Apresiasi BGR Logistics
Adapun, jumlahnya disesuaikan menjadi Rp 200.000. Tentu ada pertimbangan kenapa berkurang dari sebelumnya Rp 300.000.
"Karena kita juga sudah melihat banyak program-program lain yang dilakukan kementerian dan lembaga, yang bisa diakses keluarga penerima manfaat. Kemudian tahun depan sasaran penerimanya pun menjadi 10 juta keluarga," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Cabai Turun Tajam hingga 10%, Harga Beras Justru Naik Tipis Hari Ini
-
Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Galeri 24 dan UBS Ikutan Meroket di Pegadaian
-
Fakta-fakta Buyback ASLC, Harga Sahamnya Masih Tertahan di Level Rp70
-
BEI Cabut Suspensi Saham MSIN dan ASPR, Cek Jadwal Perdagangannya!
-
Bank Indonesia Sebut Ekonomi Indonesia Dipandang Positif Investor Global, Apa Buktinya?
-
Bahlil Diminta Kaji Wacana Penghentian Restitusi Pajak Sektor Tambang
-
Putusan KPPU Soal Pindar Tuai Polemik, Investor Fintech Disebut Bisa Hengkang
-
Investor Masa Bodoh dengan Perang, Wall Street Terus Meluncur Naik
-
Transformasi SDM, Layanan Logistik RI Mulai Berstandar Global
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan