Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah-langkah strategis pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan terbentuknya institusi-institusi, seperti Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority (INA), akan menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi pada 2021 ini.
“Berbagai instrumen ini akan mampu menjadi pelengkap upaya kita di dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian,” kata Sri Mulyani dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang diselenggarakan secara , Kamis (21/1/2021).
Selain itu, pemerintah juga akan tetap memberikan berbagai insentif fiscal policy, termasuk insentif pajak kepada dunia usaha. Dukungan diberikan kepada berbagai industri yang memiliki peranan strategis, sehingga Indonesia mampu membangun sektor industri yang makin kuat.
“PPh, PPN, dan KUP kita akan terus di-adjust di dalam rangka untuk memberikan rezim perpajakan yang friendly terhadap dunia usaha. Namun tugas kami juga tetap harus mengumpulkan penerimaan perpajakan karena itu adalah sumber bagi belanja negara untuk melindungi Indonesia ke depan," katanya menjelaskan.
Oleh karena itu, keseimbangan antara pengumpulan penerimaan pajak dan tujuan untuk memberikan dukungan dan insentif usaha akan terus di lakukan oleh Kementerian Keuangan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengungkapkan bahwa Kebijakan strategis APBN 2021 akan terus mendukung keberlanjutan program pemulihan ekonomi, terutama untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
“Program-program perlindungan sosial tahun 2021 yang mencapai Rp408 triliun juga untuk masyarakat kita yang masih akan menghadapi masa transisi dan tekanan yang belum sepenuhnya pulih, baik itu dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan bagi anak-anak didik yang tidak mampu dalam bentuk beasiswa,” paparnya.
Sektor pendidikan, infrastruktur, serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) juga menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021.
“(Anggaran) pendidikan Rp 550 triliun dan kesehatan Rp 169 triliun. Kita juga akan terus mendorong pembangunan kembali infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk infrastruktur jalan dan infrastruktur ICT, Rp 417 triliun untuk infrastruktur dan untuk ICT Rp 26 triliun,” ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Program PEN dan Harapan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021
Berita Terkait
-
Program PEN dan Harapan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021
-
2021, Sri Mulyani Anggarkan Transfer Daerah Mencapai Rp 723,5 Triliun
-
Covid-19 Mengganas, Sri Mulyani Minta Rp 15 Triliun APBD Buat Vaksin
-
Positif Covid, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Isolasi Mandiri
-
Sri Mulyani Umumkan Dirjen Perimbangan Keuangan Positif Covid-19
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
BRI Umumkan Dividen Interim 2025 Rp137 per Saham, Didukung Laba Rp41,2 Triliun
-
Pengusaha Masih Males Ambil Utang ke Bank, Dana Kredit Nganggur Capai Rp2.500 Triliun
-
Efek Banjir Sumatra, Kemenkeu Permudah Cairkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana
-
Kemenkeu Salurkan Dana Rp 4 Miliar ke Korban Banjir Sumatra
-
Ikuti Jejak Rupiah, IHSG Meloyo Hari ini Balik ke Level 8.600
-
Harap Bersabar, Pemerintah Umumkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
-
Purbaya Akui Ada Kementerian Lelet Serap Anggaran, Dana Dikembalikan Tembus Rp 4,5 T
-
Energi Terbarukan Mulai Masuk Sektor Tambang dan Perkebunan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya