Kartu Tani Dinilai Jadi Kebijakan Tepat untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Suara.com - Kebijakan pemerintah soal modernisasi penerapan Kartu Tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dinilai positif oleh pakar ekonomi dalam upaya memajukan pertanian Indonesia. Kedua kebijakan itu tepat untuk meningkatkan kemajuan pertanian di Indonesia.

Hal ini dikemukakan pakar ekonomi pertanian Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Profesor Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti.

"Penerapan Kartu Tani dan database e-RDKK, agar kebijakan alokasi anggaran kebutuhan pertanian terutama subsidi pupuk tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para petani, sehingga subsidi pupuk yang dialokasikan akan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat dibagi secara adil untuk para petani," katanya, Jateng, Jumat, (5/2/2021).

Sucihatiningsih mendorong pemerintah untuk lebih perhatian terhadap sebagian petani belum terdaftar di kelompok tani, terutama bagi petani kecil dan penggarap.

"Mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga petani yang sudah memiliki kartu tani namun belum menginput kebutuhan pupuk di e-RDKK," ujarnya.

Selain itu yang menjadi persoalan lainnya, terkadang data yang diinput tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan mengupayakan semua petani, tanpa terkecuali dapat tergabung di kelompok tani dan input data di e-RDKK sesuai dengan kondisi di lapangan agar kebutuhan para petani dapat tercukupi.

Perempuan yang juga Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang itu berharap, para petani bisa merasakan bantuan pupuk bersubsidi yang sangat penting bagi petani, karena pupuk merupakan salah satu input dalam proses produksi pertanian yang memiliki peranan penting.

"Peran tersebut ditunjukkan dengan tingkat kesuburan dan produktivitas tanaman yang akan lebih baik jika kebutuhan pupuknya tercukupi. Jika tidak ada pupuk bersubsidi, petani akan kerepotan untuk memperoleh pupuk dengan harga terjangkau dan pasti harganya tidak menentu," kata Sucihatiningsih.

Jika kebutuhan pupuk tidak tercukupi, lanjunya, pasti berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil panen para petani.

Baca Juga: Ditjen PSP Kementan Atur Strategi Percepat Serapan Anggaran

"Petani di Indonesia mayoritas adalah petani kecil atau petani gurem yang hanya memiliki lahan sempit kurang dari 1 hektare. Selain itu ada juga petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka tentu membutuhkan efisiensi biaya produksi agar keuntungan yang mereka peroleh maksimal," ujar Sucihatiningsih.

Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) menilai, sistem elektronik  bisa meminimalisasi data ganda penerima bantuan pupuk bersubsidi, sehingga Kementan masih mengacu data nomor induk kependudukan (NIK) dan e-KTP untuk penerimaan pupuk bersubsidi.

"Data manual yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi berpotensi melahirkan kecurangan. Bisa muncul data ganda melalui validasi manual. Jadi tidak merata pembagian pupuk subsidinya," ujar Syahrul.

Ia menjelaskan, kebijakan e-RDKK guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk.

"Dengan terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi, maka harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya," jelas Syahrul.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian Kartu Tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.