Suara.com - Sektor pertanian tidak boleh dipandang sebelah mata. Kepentingan sektor pertanian harus diatas kepentingan yang lain, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan politik negara pada sektor pertanian.
Hal ini diungkapkan pakar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto.
"Kepentingan sektor pertanian harus diatas kepentingan yang lain karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Saya kira sektor pertanian tidak boleh dipandang sebelah mata," katanya, Jakarta, Minggu (7/2/2021).
Menurutnya, sektor pertanian telah berkontribusi terhadap ekonomi nasional.
Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis produk domestik bruto (PDB) pertanian pada kuartal IV 2020, yang tumbuh 2,59 persen (yoy). Berdasarkan sektornya, hanya pertanian yang tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
Adapun berdasarkan lapangan usaha 2020, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan positif, sebesar 1,75 persen. Bahkan hanya lapangan usaha pertanian saja yang tumbuh positif dibandingkan sektor lainnya.
"Lagi-lagi ini memberikan isyarat, sektor pertanian menjadi penolong di tengah resesi karena mampu menyediakan banyak lapangan kerja ditengah situasi ekonomi yang sulit karena banyak PHK," katanya.
Menurutnya, selama ini sektor pertanian cenderung dikesampingkan dan tidak menjadi prioritas pembangunan. Tapi, kata Riyanto, jika melihat fakta-fakta kinerja dan kontribusi sektor pertanian selama pandemi ini, maka, ke depan, pemerintah harus memberi perhatian khusus untuk jalanya pembangunan nasional.
"Pemerintah harus menjadikan sektor pertanian sebagai proritas pembangunan dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada pertanian," tuturnya.
Baca Juga: Ditjen PSP Kementan Atur Strategi Percepat Serapan Anggaran
Riyanto berharap, ke depan, pemerintah Indonesia bisa lebih memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif pada sektor pertanian, agar usaha-usaha yang ada didesa juga ikut terangkat dengan memaksimalkan pertanian.
"Sektor ini jika dikembangkan akan banyak menyerap tenaga kerja dan pastinya akan membantu peningkatan perekonomian," tutupnya.
Berita Terkait
-
Kartu Tani Dinilai Jadi Kebijakan Tepat untuk Tingkatkan Kesejahteraan
-
Kementan Berduka, Winarno Tohir Tokoh Petani Indonesia Wafat
-
Penilaian BPS terhadap Pertanian Positif, Kementan : Ini karena Petani
-
Saat Pandemi, Sektor Pertanian Sukses Jadi Bantalan selama Resesi Ekonomi
-
Sebentar Lagi Panen, Petani Kalteng : Program Presiden Jokowi Berhasil
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok