Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan posisi Lembaga Pengelola Investasi Indonesia atau Indonesia Investment Authority strategis untuk percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
INA, katanya, akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang serta menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Melalui keberadaan INA, kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan," kata Jokowi ketika mengumumkan jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPI Indonesia atau INA di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2/2021).
Presiden Jokowi menjelaskan INA akan menjadi mitra strategis bagi investor, dalam negeri maupun luar negeri.
"Agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional," kata dia.
Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta Dewan Pengawas LPI dan jajaran direksi yang hebat, Jokowi meyakini INA memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dan menjadi Sovereign Wealth Fund kelas dunia.
"Saya bersama jajaran pemerintah, dan juga mengharapkan DPR, BPK, serta lembaga-lembaga negara lain juga mendukung penuh gerak INA ini. Harus inovatif, harus berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata keloa yang baik. Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju," katanya.
Anggota Dewan Pengawas LPI yang diumunkan Jokowi, hari ini, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua merangkap anggota, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai anggota, Darwin Cyril Noerhadi sebagai anggota, Yozua Makes sebagai anggota dan Haryanto Sahari sebagai anggota.
Direksi LPI, yakni Ridha DM Wirakusumah (Direktur Utama Bank Permata) sebagai CEO, Stefanus Ade Hadiwidjaja (Managing Director of Creador) sebagai dewan direksi, Eddy Porwanto (eks Direktur Keuangan Garuda Indonesia dan Komisaris Delta Dunia Makmur) sebagai dewan direksi, Marita Alisjahbana (Country Risk Manager Indonesia Citi) sebagai dewan direksi, Arief Budiman (mantan Direktur Keuangan Pertamina) sebagai dewan direksi.
Baca Juga: Presiden Jokowi : Sekali Lagi, Iklim Usaha Iklim Investasi Sangat Penting
Berita Terkait
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Pemeriksaan Tersangka Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Pakai SOP Solo!
-
AllianzGI Indonesia Perluas Akses Solusi Investasi Global Berbasis USD
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Gubernur Pramono: Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Ratusan Ribu Pekerja Terserap
-
Dua 'Titipan' Jokowi Kena OTT KPK: Intip Mewahnya Koleksi Kendaraan Bupati Pati dan Walkot Madiun
Terpopuler
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Rumor Panas Eks AC Milan ke Persib, Bobotoh Bersuara: Bojan Lebih Tahu Kebutuhan Tim
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
Terkini
-
Nego dengan Gubernur Papua, Bahlil Jamin Divestasi Saham Freeport Rampung Kuartal I-2026
-
Ramai-ramai Pedagang Daging Mogok, Amran Ancam Cabut Izin Pengusaha yang Mainkan Harga
-
Bahlil Mau Stop Impor BBM di 2027, Harganya Bisa Murah?
-
Pedagang Dilarang Naikkan Harga, Bos Bapanas Ungkap Stok Beras 3,3 Juta Ton
-
Bahlil Dukung Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe, KLH Dorong ke Bareskrim
-
Bidik Laba Rp 100 M, Emiten IFSH Mau Akuisi Tambang Nikel Tahun Ini
-
Garap Banyak Film, Emiten Hiburan IRSX Bidik Pendapatan Tumbuh 200% di 2026
-
Bahlil Jamin Sumur Rakyat Mulai Bisa Beroperasi Secara Legal
-
Menperin Pede Industri Makanan dan Minuman Bisa Jadi Andalan ke Depan
-
Pelabuhan Jadi Simpul, 127 Kapal Bantuan Padati Aceh dan Sumut