Suara.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merespons keluhan Komunitas Konsumen Indonesia terkait banjir yang terjadi disejumlah Jalan Tol pada Februari lalu.
Menurut Ketua BPKN Rizal E Halim, banjir yang terjadi di beberapa ruas jalan tol membuat rugi para konsumen atau pengguna jalan.
Karenanya, ada kompensasi yang diterima konsumen dari operator terkait banjir tersebut.
"BPKN meminta BPJT wajib kompensasi ganti rugi ketika terjadi komplain terhadap kasus banjir kemarin," ujar Rizal dalam sebuah Webinar, Jumat (12/3/2021).
Rizal melanjutkan, BPKN juga meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar meninjau kembali kenaikan tarif tol yang diberlakukan pada tahun 2021.
"Kemudian, BPJT perlu aturan lebih lanjut, artinya ada aturan teknis setelah permen kemenpupr untuk digunakan dalam panduan dalam pengaturan dan pengelolaan jalan tol transparan, akuntabel, dan diketahui publik," ucapnya.
Riza mengungkapkan, selama ini BPJT abai terhadap pengawasan baik operator dan kondisi jalan tolnya sendiri.
Ia melihat, saat ini jalan tol yang ada tak cukup memadai dan berbahaya bagi pengguna jalan.
Rizal mencontohkan, kondisi Jalan Tol Jakarta-Merak yang bergelombang sangat membahayakan pengguna jalan.
Baca Juga: Akses Exit Bitung Jalan Tol Jakarta-Tangerang Kembali Normal
"Jalan tol ini salah satu media sangat vital, saya pikir jelas, kasus banjir yang dilaporkan KKI ke BPKN hanya triger, sebenarnya kasus banyak sekali dan terjadi bertahun tahun, saat itu hanya bagian persoalan jalan, setiap hari kita mendapatkan standar layanan minimum di luar aturan setiap hari," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menyampaikan surat pengaduan ke BPKN RI.
Aduan itu terkait pelayanan di jalan tol yang tidak maksimal sehingga untuk rencana kenaikan tarif tol mendesak harus dibatalkan.
"Ini sangat disesalkan dalam kondisi pelayanan tol tidak maksimal dari sisi keselamatan maupun konstruksi jalan tol masa tarif tol tetap dinaikan, malah seharusnya di beberapa ruas jalan tol tarif diturunkan dan digratiskan mengingat pengelola sudah untung," kata David.
Pengguna jalan tol yang mengadu ke KKI menilai setidaknya ada tiga pelayanan tol yang tidak maksimal.
Pertama, dari sisi keselamatan dan kenyamanan di jalan tol yang sangat minim. Misalnya dalam kasus banjir, drainase air yang tidak lancar dan pompa untuk membuang air tidak tersedia. Bahkan jalan tol dijadikan tempat menampung air dari jalan umum.
Kedua, sarana dan kondisi jalan yang rusak serta tidak segera dilakukan perbaikan.
Ketiga, macet di jalan tol yang jelas, tidak memenuhi syarat pelayanan minimal yaitu kecepatan tempuh rata-rata (bebas hambatan).
Berita Terkait
-
Akses Exit Bitung Jalan Tol Jakarta-Tangerang Kembali Normal
-
Banjir Masih Rendam 7 Titik di Jalan Tol Jasa Marga Group, Ini Daftarnya
-
Tol Jakarta Cikampek Terendam Banjir, Hanya Kendaraan Besar yang Bisa Lewat
-
Kebanjiran, Warga Cipinang Melayu Terpaksa Tidur di Kolong Tol Becakayu
-
Dari Bung Karno sampai Jokowi, Rekam Jejak Pembangunan Jalan Tol Indonesia
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Rute Transjakarta Dialihkan Imbas Kebakaran Kemayoran, Cek Jalur Alternatifnya
-
Jangan Asal Investasi! Pahami 3 Hal Ini Sebelum Uang Anda Ludes di Pasar Berjangka
-
Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora
-
Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja
-
PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman