Suara.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merespons keluhan Komunitas Konsumen Indonesia terkait banjir yang terjadi disejumlah Jalan Tol pada Februari lalu.
Menurut Ketua BPKN Rizal E Halim, banjir yang terjadi di beberapa ruas jalan tol membuat rugi para konsumen atau pengguna jalan.
Karenanya, ada kompensasi yang diterima konsumen dari operator terkait banjir tersebut.
"BPKN meminta BPJT wajib kompensasi ganti rugi ketika terjadi komplain terhadap kasus banjir kemarin," ujar Rizal dalam sebuah Webinar, Jumat (12/3/2021).
Rizal melanjutkan, BPKN juga meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar meninjau kembali kenaikan tarif tol yang diberlakukan pada tahun 2021.
"Kemudian, BPJT perlu aturan lebih lanjut, artinya ada aturan teknis setelah permen kemenpupr untuk digunakan dalam panduan dalam pengaturan dan pengelolaan jalan tol transparan, akuntabel, dan diketahui publik," ucapnya.
Riza mengungkapkan, selama ini BPJT abai terhadap pengawasan baik operator dan kondisi jalan tolnya sendiri.
Ia melihat, saat ini jalan tol yang ada tak cukup memadai dan berbahaya bagi pengguna jalan.
Rizal mencontohkan, kondisi Jalan Tol Jakarta-Merak yang bergelombang sangat membahayakan pengguna jalan.
Baca Juga: Akses Exit Bitung Jalan Tol Jakarta-Tangerang Kembali Normal
"Jalan tol ini salah satu media sangat vital, saya pikir jelas, kasus banjir yang dilaporkan KKI ke BPKN hanya triger, sebenarnya kasus banyak sekali dan terjadi bertahun tahun, saat itu hanya bagian persoalan jalan, setiap hari kita mendapatkan standar layanan minimum di luar aturan setiap hari," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menyampaikan surat pengaduan ke BPKN RI.
Aduan itu terkait pelayanan di jalan tol yang tidak maksimal sehingga untuk rencana kenaikan tarif tol mendesak harus dibatalkan.
"Ini sangat disesalkan dalam kondisi pelayanan tol tidak maksimal dari sisi keselamatan maupun konstruksi jalan tol masa tarif tol tetap dinaikan, malah seharusnya di beberapa ruas jalan tol tarif diturunkan dan digratiskan mengingat pengelola sudah untung," kata David.
Pengguna jalan tol yang mengadu ke KKI menilai setidaknya ada tiga pelayanan tol yang tidak maksimal.
Pertama, dari sisi keselamatan dan kenyamanan di jalan tol yang sangat minim. Misalnya dalam kasus banjir, drainase air yang tidak lancar dan pompa untuk membuang air tidak tersedia. Bahkan jalan tol dijadikan tempat menampung air dari jalan umum.
Berita Terkait
-
Akses Exit Bitung Jalan Tol Jakarta-Tangerang Kembali Normal
-
Banjir Masih Rendam 7 Titik di Jalan Tol Jasa Marga Group, Ini Daftarnya
-
Tol Jakarta Cikampek Terendam Banjir, Hanya Kendaraan Besar yang Bisa Lewat
-
Kebanjiran, Warga Cipinang Melayu Terpaksa Tidur di Kolong Tol Becakayu
-
Dari Bung Karno sampai Jokowi, Rekam Jejak Pembangunan Jalan Tol Indonesia
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
IHSG Gagal Tembus Level 9.000, Investor Panik Langsung Buru-buru Lego Saham
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Rupiah Makin Ambruk Hingga ke Level Rp 16.855
-
8 Ide Usaha Menjanjikan di Desa dengan Modal Kecil yang Menguntungkan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal