Suara.com - Pengamat komunikasi publik Sony Subrata menyebut, penggunaan teknologi internet dan platform media sosial (medsos) sekarang ini bisa menimbulkan masalah yang sangat serius bagi tatanan demokrasi sebuah Negara apabila salah dalam penggunaannya, namun juga bisa memiliki dampak positif jika digunakan dengan sebaik-baiknya.
Buku Tarung Digital, Propaganda Komputasional di Berbagai Negara karangan Anggota Dewan Pers Republik Indonesia Agus Sudibyo, yang mulai diluncurkan pada Kamis (8/4/2021) di Jakarta, telah banyak mengupas tentang liku-liku pemanfaatan ruang digital (dalam hal ini adalah teknologi internet dan media sosial) dalam kegiatan elektoral yang terjadi di negara sahabat seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Inggris.
“Propaganda komputasional telah menjadi sebuah fenomena global. Propaganda yang membenarkan muslihat, manipulasi, dan penyebaran kebencian itu telah terjadi di berbagai Negara. Oleh karenanya, propaganda komputasional saat ini perlu diwaspadai keberadaannya di Indonesia,” ujar Sony Subrata saat menghadiri acara peluncuran buku Tarung Digital secara virtual, ditulis Jumat (9/4/2021).
Lebih lanjut Sony Subrata juga menilai, saat ini perlu membangun kewaspadaan publik terhadap praktik propaganda komputasional yang lazimnya mengiringi momentum pemilihan umum atau suksesi kepemimpinan.
Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa lebih berhati-hati terhadap segala rupa informasi yang beredar di ranah digital atau media sosial, serta lebih rasional dan penuh perhitungan dalam menentukan pilihan politik.
“Hal yang tak kalah penting, kita juga mesti berusaha menghindarkan pengguna internet dari keadaan-keadaan yang merugikan atau membahayakan kehidupan bersama maupun pribadi. Maka, faktor kuncinya adalah memahami sejauh mana kita dapat melakukan gerakan literasi untuk mendorong publik ‘mengetahui lebih banyak’ tentang dunia digital,” sambungnya.
Pada akhirnya, Sony Subrata berharap, pemanfaatan ataupun penyalahgunaan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia dewasa ini agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari jeratan hal-hal negatif saat menggunakan media sosial.
“Walaupun banyak informasi positif yang bisa disebarkan melalui kanal-kanal media sosial tersebut, informasi yang setengah benar, informasi benar yang dicampur dengan yang tidak benar ataupun informasi yang sama sekali tidak benar, juga dengan mudah dan cepat dapat disebarkan melalui kanal-kanal yang sama, maka perlu menjadi Pemerintah Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari hal-hal negatif,” tutup Sony.
Baca Juga: Intip Plafon Gegara Parno Suara Cakaran, Publik Ikut Cemas Lihat Videonya
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
Terkini
-
IHSG Akhirnya Perkasa ke Level 5.695 Hari Ini
-
Harga Tiket Pesawat Turun Setelah BBM Avtur Melemah?
-
B50 Resmi Berlaku, INDEF Beberkan Ancaman Kenaikan Harga Minyak Goreng
-
BI Rate Naik, Kemenperin Sebut Kepercayaan Industri Melambat
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
BPKH Pangkas Anggaran Operasional Rp100,31 Miliar
-
Neraca Perdagangan RI Tekor Pada Mei, Penyebabnya Impor Migas
-
Peringatan dari Bappenas: SDM RI Kalah Jauh dari Tetangga, Kelas Menengah Banyak Turun Kasta
-
4 Marketplace Bakal Potong Pajak PPh Penjual Online Mulai 1 Agustus, Ini Daftarnya
-
Pemerintah Didesak Rombak Kebijakan Ekonomi RI Berbasis Manusia