Suara.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk berencana ikut partisipasi membangun Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Adhi Karya bakal mengikuti lelang proyek yang ditawarkan dalam proyek tersebut.
Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson mengatakan, perseroan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti lelanv proyek tersebut.
"Jadi, memang yang santer kemarin yang sudah ada gambarnya keluar misalnya istana, ada kantor kepresidenan, dan sebagainya. Ini informasi pada saatnya bidding nanti ikut, mudah-mudahan memang bisa ikut terlibat," ujar Entus dalam webinar, Rabu (21/4/2021).
Menurut Entus, Adhi Karya bakal mengikuti lelang pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Saat ini, desain yang beredar baru istana kepresidenan hingga masjid.
"Ini mulai bendungan, ada peningkatan jalan, memang sudah dimulai kelihatan dibuka tendernya kita ikuti. Tentu kami akan ikut serta di proyek IKN," ungkapnya.
Entus memperkirakan, bukan hanya Adhi Karya saja yang berminat dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Banyak, tambahnya, BUMN Karya yang bakal mengantre lelang proyek Ibu Kota Negara Baru.
"Yang di awal-awal ini memang penanganan lahan itu luas sekali, saya kira nanti akan banyak yang terlibat terutama karya-karya dan tentu kita juga nanti akan ikut di pekerjaan itu," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sabtu (17/4/2021).
"Misalnya mereka (swasta) membangun perkantoran, perumahan atau publik facility," kata Suharso Monoarfa.
Baca Juga: Laba Bersih Adhi Karya Terjun Bebas Hingga 96 Persen
"Jadi sepanjang itu bisa menghasilkan revenue buat swasta dan membiayainya, sehingga pada saat yang sama kita juga menggerakan ekonomi," ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara akan dibangun dengan berbagai skema kerjasama dengan pihak swasta. Tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cast flow up frontnya, dan itu yang dihindari.
"Bahwa dibiayai APBN ya, tetapi caranya tidak memberatkan APBN, dan pada saat yang sama, kita memberikan kesempatan kepada swasta untuk bergerak," katanya.
Berita Terkait
-
Laba Bersih Adhi Karya Terjun Bebas Hingga 96 Persen
-
LRT Jabodetabek Diprediksi Beroperasi Pertengahan Tahun 2022
-
Gubernur Kaltim Sebut Uang Makan Pekerja di IKN Capai Rp 7,5 M per Hari
-
Jokowi Terima Masukan Para Ahli Profesi Soal Ibu Kota Negara Baru
-
Seperti Proklamasi, Groundbreaking IKN di Kaltim Dijadwalkan Ramadhan Ini
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Adu LHKPN Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dino Patti Djalal, Siapa yang Lebih Kaya?
-
Gencar Ekspansi Jadi Modal TMAS Bidik Pendapatan Rp 5,53 Triliun di 2026
-
Full Surcharge Resmi Naik hingga 50%, Warganet Mulai Menangis Lihat Harg Tiket Pesawat
-
Saham Wilmar di Singapura Anjlok, Usai Pemerintah RI Bidik Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit
-
Rupiah Terus Melemah: Pengusaha MBG Protes, Harga Sabun hingga Popok Naik
-
IHSG Masih Kuat Bertahan Menghijau ke Level 6.218 di Sesi I
-
Inflasi Mei 2026 Naik Lagi, Harga Cabai hingga Bawang Merah Tekan Daya Beli Masyarakat
-
Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih
-
Tiket Pesawat Berpotensi Naik, Pemerintah Izinkan Maskapai Kenakan Fuel Surcharge hingga 50 Persen
-
Dewan Komisaris Pertamina Tinjau Keandalan Fasilitas Operasi dan Stabilitas Pasokan Energi di Bali