Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut investasi menjadi pintu masuk bagi penciptaan lapangan pekerjaan di tanah air. Menurutnya, tidak mungkin lapangan pekerjaan terus tersedia apabila tidak adanya investasi.
Itu disampaikan Bahlil menyikapi hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia. Hasilnya, mayoritas responden dalam survei tersebut menginginkan pemerintah membuat program untuk penciptaan lapangan pekerjaan.
"Kami dari Kementerian Investasi/BKPM berpandangan bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan di negara kita pintu masuknya adalah investasi," kata Bahlil seperti yang disiarkan melalui YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa (4/5/2021).
Bahlil menyebut saat ini terdapat 16 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jumlah tersebut terdiri dari 7 juta orang menganggur, 2,9 juta orang angkatan kerja baru setiap tahunnya dan 6 juta orang yang di-PHK akibat Covid-19.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak bisa menampung 16 juta orang tersebut untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, ataupun instansi negara lainnya.
"Pintu masuknya adalah investasi," katanya.
Bahlil lantas menjelaskan cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi, yakni membuat pengurusan izin investasi menjadi mudah melalui melalui Undang-undang Cipta Kerja. Dalam legislasi tersebut diatur bagaimana perizinan investasi bisa dilakukan melalui elektonik.
Nantinya, Kementerian Investasi/BKPM yang bakal mengelola perizinan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
"Baik (investasi) yang besar maupun yang kecil kita kolaborasikan maka ini menjadi momentum terpenting dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita yang berkeadilan."
Baca Juga: Investasi Bodong 212 Mart Bikin Rugi Investor Miliaran Rupiah
Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencoba untuk menemukan pandangan publik terkait program penting yang mesti dipenuhi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Hasilnya, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi pilihan mayoritas responden untuk mengatasi masalah pasca diterjang pandemi.
Sebanyak 1.200 responden diberikan pertanyaan "Dalam melakukan realokasi anggaran belanja pemerintah, menurut Ibu/Bapak program apa yang paling penting untuk mengatasi dampak virus corona/Covid-19?". Hasilnya, terdapat 28 persen responden yang menilai pemerintah harus membuat program penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga yang kehilangan pekerjaan.
Kemudian, sebanyak 25,8 persen responden menilai pemerintah mesti membuat program bantuan bahan kebutuhan pokok bagi rakyat kecil.
"Sekarang paling banyak adalah lapangan pekerjaan, meskipun yang meminta sembako dan uang tunai tidak kecil, tapi yang paling banyak secara absolut adalah lapangan kerja," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam paparannya secara daring, Selasa (4/5/2021).
Sementara itu, 24,7 persen responden memilih program bantuan pelaku usaha unit mikro kecil menengah (UMKM). Lebih lanjut, sebanyak 8,7 persen responden memilih program kesehatan seperti perlindungan tenaga kesehatan, beli alat-alat kesehatan, dan lain-lain.
Sedangkan 0,4 persen responden meminta pemerintah membuat program berupa bantuan untuk perusahaan seperti keringanan pajak, pemberian kredit, dan lainnya. Sisanya ada 1,4 responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Berita Terkait
-
Investasi Bodong 212 Mart Bikin Rugi Investor Miliaran Rupiah
-
Dari Demo Anti Ahok, Kini 212 Mart Diguncang Isu Kasus Investasi Bodong
-
Jam Bursa Saham Pasar Reguler, Tunai dan Negosiasi dari Senin-Jumat
-
Kasus Investasi Bodong di Banyuwangi, Polisi Ringkus Satu Tersangka
-
EleVee Penthouses & Residences Ajak Wanita Melek Investasi Properti
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya