Suara.com - Pemerintah meyakini target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 sangat realistis dapat tercapai, meski pandemi Covid-19 masih membayangi perekonomian nasional.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat rapat Paripurna DPR RI mengenai Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF RAPBN 2022, Senin (31/5/2021)
"Pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik domestik maupun global," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pemerintah memandang bahwa rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,3 persen di tahun 2021, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 di tahun 2022, telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural.
"Rentang angka proyeksi tersebut, juga secara realistis mencerminkan risiko
ketidakpastian yang masih tinggi," ucapnya.
Di satu sisi kata bendahara negara ini optimisme pemerintah didasarkan pada tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Berbagai leading indicator terus mengalami peningkatan.
Indeks keyakinan konsumen sudah pada level optimis (di atas 100). Indeks penjualan ritel terus meningkat. PMI manufaktur terus mencatat ekspansi dalam enam bulan berturut-turut.
Sementara itu konsumsi listrik industri dan bisnis terus membaik dan telah tumbuh positif.
"Kita bersyukur bahwa pantauan perkembangan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri menunjukkan angka kasus harian yang cukup terkendali. Kita berharap langkah antisipasi dan kesadaran masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan mampu meredam potensi peningkatan kasus harian Covid-19 yang biasanya terjadi pasca libur panjang," paparnya.
Baca Juga: Caketum KADIN Arsjad Rasjid: Sinergi UMKM dan Pemerintah Penting Untuk Pertumbuhan Ekonomi
Momentum pemulihan ekonomi tersebut lanjut Sri Mulyani diharapkan akan terus berlanjut di tahun 2022. Upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal diharapkan dapat mengendalikan laju penambahan kasus positif Covid-19 dan mempercepat terwujudnya herd immunity di Triwulan I 2022.
"Dengan demikian, aktivitas sosial ekonomi diharapkan akan terus mengalami normalisasi ke level sebelum pandemi," katanya.
Selaras dengan pemulihan akitivitas sosial ekonomi, berbagai langkah reformasi struktural tetap dilanjutkan. Reformasi struktural menjadi syarat perlu agar potensi perekonomian nasional dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi pasca-pandemi.
Selain itu implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, akan meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja perekonomian ke depan.
"Kebijakan reformasi akan meningkatkan investasi, memperbaiki iklim usaha, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas (decent jobs). Peran tenaga kerja, yang terus tumbuh dalam periode window bonus demografi, akan semakin kuat dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik
-
Purbaya Ungkap Harga BBM Stabil karena Ditanggung Pertamina Sementara
-
Harga BBM Tak Naik, Purbaya Akui Anggaran Subsidi Bengkak hingga Rp 100 Triliun
-
IHSG Akhirnya Bangkit, Ternyata Ini Pemicunya
-
Rupiah Ditutup Menguat, Dolar AS Turun ke Level Rp16.983
-
Siap-siap! Investor Bank Danamon Raih Dividen Rp 142 per Saham