Suara.com - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sektor ultra mikro diperkirakan akan mampu mendorong pembentukan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baru di luar Pulau Jawa.
Rencananya, pemerintah akan mengintegrasikan tiga entitas BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM ke dalam holding ultra mikro. Integrasi ekosistem ultra mikro dari tiga BUMN tersebut saat ini dalam proses persiapan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum pembentukan holding.
Pengamat perbankan dari Universitas Bina Nusantara, Doddy Ariefianto menyampaikan, sentra UMKM nasional saat ini masih berpusat di Pulau Jawa. Padahal, sentra UMKM harusnya bisa dapat berkembang di luar Pulau Jawa.
Selain karena besarnya potensi ekonomi di luar Pulau Jawa, hal ini juga untuk mendukung terciptanya pemerataan ekonomi nasional secara lebih baik.
"Saya rasa, holding ultra mikro ini adalah rencana yang sangat tepat. Bagi pemerintah, ini akan mampu membuat sentra UMKM baru yang mengatasi permasalahan pemerataan ekonomi," kata Doddy.
Dia meyakini, integrasi data dan operasional di dalam holding ultra mikro baik pada BRI, Pegadaian dan PNM akan menjadi lebih baik ke depannya. Holding juga dinilai akan mampu melakukan ekspansi menyentuh pelaku ultra mikro yang masih belum dibiayai oleh perbankan, lantaran profil risiko yang masih dipersepsikan tinggi.
Menurut Doddy, PNM sebagai ujung tombak akan dapat lebih fokus mencari banyak pelaku ultra mikro baru, tanpa perlu lagi khawatir terhadap kecukupan likuiditas dan modalnya. Pemberdayaan tersebut akan lebih berkualitas, sehingga mampu menghasilkan pelaku ultra mikro baru yang sehat dan potensial.
Jika proses pertama tersebut mampu dijalani, maka BRI dan Pegadaian akan mampu menjadi pihak yang membiayai ekspansi selanjutnya. Bahkan Doddy optimistis, BRI akan mampu membentuk link pelaku mikro baru tersebut dengan suplier korporasi sehingga tercipta skala ekonomi yang lebih besar.
"Jadi yang memang skema seperti ini yang diperlukan. Bagaimana pun bank swasta atau pelaku jasa keuangan swasta tidak akan mampu melakukannya. Ini hanya bisa dilakukan negara khususnya melalui holding. Ini bisa mengurangi ketimpangan," tegas Doddy.
Baca Juga: BRI Gelar Program Vaksinasi Gotong Royong untuk Karyawan dan Keluarganya
Dia melanjutkan, skema tersebut tetap akan sehat bagi holding. Pasalnya, modal dan likuiditas secara konsolidasi masih sangat kuat.
"Terlebih sinergi operasional dan dana akan menciptakan efisiensi yang lebih kuat yang mampu menjaga keberlangsungan holding ini," imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian BUMN memastikan proses pembentukan holding ultra mikro pada tahun ini berjalan lancar.
“Alhamdulillah, proses pembentukan holding ultra mikro sejauh ini sudah sangat baik. Ini hanya menunggu tanda tangan PP dari banyak kementerian," kata Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (2/6/2021).
Erick menegaskan, dengan holding ini, maka pemerintah akan mendorong suku bunga pembiayaan ultra mikro lebih rendah. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat ekspansi pembiayaan holding dan peningkatan kinerja ultra mikro hingga naik kelas.
"Hal utama yang akan kami dorong adalah suku bunga dari PNM ke depannya lebih rendah," sebutnya.
Menurut Erick, saat ini belum terdapat sinergi yang kuat dari berbagai lapisan BUMN dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sehingga segmen itu pun perlu didorong pertumbuhannya dan dilindungi dari dampak pandemi Covid-19, karena itu, pihaknya mengupayakan pembentukan holding ultra mikro sebagai bentuk sinergi dan penegasan fokus bisnis BUMN.
Berita Terkait
-
Tak Bisa Dielakkan, Kehadiran Bank Digital Bawa Semangat Melayani Masyarakat
-
Ribuan Pelaku UMKM di Kota Bogor Gagal Terima BLT, Ini Penyebabnya
-
Satgas Sebut Pulau Jawa Jadi Kunci Penanganan Covid-19 di Indonesia
-
Kontribusi Produk UMKM di Toko Kelontong SRC Capai Rp 5,7 Triliun
-
Produk UMKM Jawa Barat Sapa Konsumen Namibia Afrika
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
OJK Ungkap Kejahatan di BPR Panca Dana: Kredit Fiktif dan Pencairan Deposito Nasabah
-
Diduga Lakukan Penipuan Kripto, Bisnis AMG Pantheon Ditutup Paksa
-
Bantah Dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal, Haikal Hasan: Produk Impor AS Wajib Sertifikat Halal
-
Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara