Suara.com - Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Namun, sejalan dengan program vaksinasi covid-19 nasional, perbaikan ekonomi sudah mulai terlihat di dalam negeri.
Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono menilai, indikator perbaikan ekonomi sudah mulai nyata terlihat baik dari sisi global maupun dalam negeri.
Berdasarkan sisi global, berbagai indikator dini telah menunjukan pemulihan, di antaranya peningkatan volume perdagangan, harga komoditas hingga kinerja ekspor impor.
Sedangkan di dalam negeri, pemulihan ekonomi terlihat dari mobilitas masyarakat yang mulai meningkat sejalan dengan kasus covid-19 yang melandai.
"Indikator perbaikan semakin nyata di global maupun dalam negeri, yang kemudian kami di otoritas melihat respon kebijakan sudah mulai dilakukan bersama-sama di KSSK, membangun itu semua baik fiskal moneter porsinya sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Erwin dalam Webinar InfobankTalkNews, Kamis (3/6/2021).
Tak hanya itu, indikator indeks penjualan eceran hingga indeks ekspektasi konsumen juga sudah mulai meningkat, di mana Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2021 tumbuh 6,1 persen (mtm) meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang masih minus 2,7 perseb (mtm).
Perbaikan ekonomi juga terlihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah menjadi 0,74 persen (yoy) di triwulan I 2021 dibanding triwulan IV 2020, yang minus 2,19 persen.
"Perbaikan ekonomi ini terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi nonbangunan," ucapnya.
Baca Juga: Rp 699 Triliun Duit PEN, Kemenkeu: Pastikan Setiap Rupiah Tak Diselewengkan
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun menyatakan, pemulihan ekonomi di masa pandemi terus dikebut.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan dan insentif untuk dapat menahan laju perlambatan perekonomian akibat virus Covid-19.
Jika dibagi ke dalam kategori, ada 3 kebijakan utama yang sedang dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian.
Pertama, pemerintah melakukan intervensi kesehatan untuk menangani penyebab utama dari kondisi pandemi saat ini. Vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia terus dilaksanakan demi mendapatkan kekebalan kelompok.
Kedua, jaring-jaring perlindungan sosial terus diberikan melalui berbagai insentif dan relaksasi. Salah satunya adalah melalui anggaran Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang tahun ini mencapai Rp699,43 triliun, atau naik 22 persen dibandingkan tahun lalu.
"Intinya, pemerintah meneruskan komitmen untuk mendukung masyarakat. Baik itu masyarakat menengah bawah, UMKM dan korporasi, serta usaha-usaha sektoral," pungkas Yustinus.
Berita Terkait
-
Rp 699 Triliun Duit PEN, Kemenkeu: Pastikan Setiap Rupiah Tak Diselewengkan
-
Uang Beredar Selama Ramadan dan Lebaran Kemarin Tembus Rp 6.957 Triliun
-
Gubernur BI Yakin Ekonomi RI Tumbuh Hingga 7 Persen
-
Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Bertahan di Level 3,5 Persen
-
Sri Mulyani Sedih, 67 Anak Buahnya Wafat Akibat Corona
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun