Sri Mulyani Sebut Birokrasi Penting untuk Ciptakan Efisiensi Ekonomi

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu tantangan besar bagi perekonomian untuk maju adalah bagaimana bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Efisiensi perekonomian akan ditentukan oleh kemampuan dari pemerintah dalam menciptakan layanan birokrasi yang mudah, sederhana, tepat waktu, dan kompetitif.

“Pemerintah dan otoritas pendukung seluruh pelaku usaha perlu untuk terus melakukan suatu kolaborasi dalam menciptakan sebuah sistem yang melayani kebutuhan dunia usaha dan masyarakat secara transparan, kompetitif, inovatif dan produktif. Kemampuan kita untuk terus meningkatkan sinergi kolaborasi antara Kementerian/Lembaga juga menjadi faktor utama dalam menciptakan efisiensi sebuah perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Pekan INSW 2021 secara daring pada Senin (13/9/2021).

Hal itu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi perekonomian sebesar Indonesia, kata Sri Mulyani.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola, memperbaiki sistem agar semakin terintegrasi, menciptakan suatu sinergi kolaborasi yang pada ujungnya dapat memberikan keringanan bagi masyarakat dan dunia usaha agar tidak harus melakukan berbagai macam prosedur yang berulang-ulang, namun tidak ada nilai tambahnya, kata Sri Mulyani.

“Kebutuhan industri dan kebutuhan untuk terus membangun competitiveness inilah yang terus mendorong upaya bagi kita semua untuk menciptakan Indonesia National Single Window yaitu suatu sistem terintegrasi secara nasional yang memungkinkan pelaku usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan regulasi dari berbagai kementerian/lembaga dan bahkan pemerintah daerah, namun bisa dilakukan secara mudah efisien dan tentu tidak membebani,” kata dia.

Sri Mulyani menambahkan bahwa layanan National Single Window juga merupakan amanat dari berbagai negara terutama di kawasan ASEAN yang telah bersepakat dalam Bali Concord II Tahun 2003 untuk membentuk sebuah ASEAN Economic Community dengan mengimplementasikan National Single Window di masing-masing negara anggotanya.

Dengan adanya NSW di masing-masing negara, maka diharapkan akan terbentuk integrasi perdagangan intra-ASEAN yang semakin lancar dan integrasi sistem NSW ini bisa bermanfaat bagi seluruh anggota ASEAN.

NSW di negara Indonesia bernama Indonesia National Single Window  dan secara nasional mulai diluncurkan pada tanggal 29 Januari tahun 2009.

Baca Juga: Bahas Reformasi di Hadapan DPR, Menkeu Singgung Wajib Pajak Sektor Jasa

Menurut dia INSW memiliki peran yang sangat penting karena Indonesia adalah negara ASEAN dengan ekonomi terbesar.

INSW diharapkan menjawab tantangan untuk terintegrasinya data-data nasional dan dengan demikian akan memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan berdasarkan data yang makin aktual, tepat waktu, dan tentu menghasilkan kebijakan yang makin berkualitas konsisten serta dapat dipercaya oleh masyarakat.

Indonesia National Single Window yang awalnya adalah portal penyampaian dokumen tunggal khususnya untuk dokumen perizinan ekspor-impor, saat ini telah berkembang menjadi sistem yang mendorong perbaikan tata kelola layanan dan kebijakan pemerintah di bidang ekspor-impor dan logistik serta perdagangan.

"INSW tidak hanya menghubungkan proses bisnis dari berbagai Kementerian/Lembaga dan otoritas pendukung, namun juga menghubungkan berbagai harapan akan perubahan yang saat ini terserak di berbagai kelompok dan pihak,” katanya.