Sri Mulyani Sebut Pengelolaan Anggaran PC-PEN Penuh Risiko

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN bekerja keras menahan dampak negatif Covid-19, salah satunya melalui Program PC-PEN.

APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Berbagai program PC-PEN ini dilakukan dan didesain di tengah-tengah krisis terjadi yang memang sangat dinamis. Dalam hal ini, kita memahami kemungkinan terjadinya risiko penggunaan uang negara dalam situasi krisis. Sehingga di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kita melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum,” kata Sri Mulyani dalam webinar, Selasa (14/9/2021).

Dia mengatakan aparat penegak hukum yang diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPKP, LKPP selalu dilibatkan pada saat perancangan maupun pelaksanakan PC-PEN.

Tak kalah penting juga menurut Menkeu bahwa jajarannya terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPK sebagai lembaga auditor negara eksternal yang independen.

Salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah diperolehnya opini WTP. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan atas raihan opini WTP untuk LKPP, LKBUN, LKKL, dan LKPD serta mendorong agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN Untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resource ini tentu kemudian harus dipertanggungjawabkan," katanya.

"Oleh karena, itu di dalam LKPP tahun 2020 semuanya melaporkan apa yang digunakan dan apa yang berubah dari keuangan negara yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dan Alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2020 dicapai. Itu bukan sesuatu yang mudah namun kita mensyukuri apa yang kita capai,” tambahnya.

Demikian juga halnya dengan LKKL dan LKBUN yang mendapatkan opini WTP. Menkeu mengatakan sebanyak delapan puluh empat LKKL dari delapan puluh enam Kementerian/Lembaga mendapatkan opini WTP.

Baca Juga: Sri Mulyani Usul Ada Tarif Pajak Karbon Rp 75 per Kilogram

Dia mengakui peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi yang extraordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana.

Sri Mulyani juga melihat adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Daerah. Sebanyak 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen mendapatkan opini WTP, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.