Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan industri halal bukan hanya sebagai pelengkap dalam pembangunan ekonomi nasional, melainkan menjadi bagian penting dalam kemajuan suatu bangsa.
"Industri halal tidak lagi menjadi pelengkap kemajuan perekonomian suatu bangsa, namun menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian negara," kata Maruf Amin saat menyampaikan pidato kunci di acara Bizare Investment Conference 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, hari ini.
Maruf Amin mencontohkan Malaysia dan Uni Emirat Arab yang mengutamakan industri halal sebagai pemain utama dalam memajukan perekonomian nasional mereka.
"Malaysia dan Uni Emirat Arab tengah menikmati pertumbuhan ekonomi negaranya dengan mengembangkan industri halal dan menjadi pemain utama industri halal dunia," katanya.
Oleh karena itu, Maruf Amin mengatakan Pemerintah terus mendorong industri halal, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Indonesia memiliki potensi besar menjadi produsen halal terbesar dunia, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi syariah," katanya.
Maruf Amin juga mengatakan sektor industri halal akan meningkat seiring dengan semakin tingginya permintaan produk halal di berbagai negara.
Merujuk pada State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, nilai produk makanan dan minuman halal diprediksi akan mencapai 1,97 triliun dolar AS pada 2024.
Selain itu, industri halal juga diprediksi meningkat di sektor pariwisata (274 miliar dolar AS), fesyen (402 miliar dolar AS), media dan karya seni (309 miliar dolar AS), obat-obatan (134 miliar dolar AS) serta kosmetik halal (95 miliar dolar AS).
Baca Juga: Maruf Amin: Ekonomi Maju Jika 10 Persen Penduduk Jadi Pelaku Usaha
Salah satu penyebab kenaikan permintaan produk halal tersebut ialah semakin bertambahnya populasi penduduk Muslim di dunia, yang pada 2018 tercatat 1,8 miliar orang dan diprediksi mencapai 2,2 miliar penduduk di 2030.
"Peningkatan populasi tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan produk barang dan jasa halal," ujar Maruf Amin. [antara]
Berita Terkait
-
Bio Farma Perkuat Ekosistem Halal demi Dongkrak Daya Saing Industri Kesehatan
-
SiCepat Ekspres Perkuat Rantai Pasok Industri Halal Nasional
-
Momen Tiga Presiden Bersatu di Istana, Bahas Stabilitas dan Isu Global
-
Ma'ruf Amin: Jujur, Ekonomi Syariah Belum Jadi Budaya
-
Ma'ruf Amin Respons Menkeu Purbaya soal Mahalnya Bank Syariah
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Terkini
-
Jangan Asal Investasi! Pahami 3 Hal Ini Sebelum Uang Anda Ludes di Pasar Berjangka
-
Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora
-
Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja
-
PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI
-
Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI
-
Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun
-
Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman
-
Setor Ratusan Triliun ke Negara, Tapi Petani Tembakau Belum Dilindungi Hukum