Sri Mulyani Jawab Sindiran Sandiaga Uno Soal Anggarannya yang Dipangkas

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab sindirian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno soal anggaran kementeriannya yang harus dipotong akibat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan beberapa anggaran Kementerian dan Lembaga memang hampir semuanya kena pemangkasan termasuk Kemenparekraf, dimana pemotongan anggaran ini untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

"Anggaran Kemenparekraf dipotong bukan untuk mengurangi anggaran tapi anggaran dialihkan untuk menangani sektor pariwisata yang terpukul berat karena Covid-19," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas Parekraf Tahun 2021 secara daring, Senin (27/9/2021).

Menurut Sri Mulyani sektor pariwisata juga harus dibantu karena ikut terdampak pandemi.

"Pandemi harus ditangani biar pariwisata pulih," katanya.

Menurut Sri Mulyani hampir seluruh dunia mengalami penurunan kunjungan pariwisata akibat virus corona, sehingga membuat sektor ini lumpuh total.

"Ini seluruh dunia mengalami dampak sama kayak Indonesia saya berharap teman-teman pariwisata melihat persepktif policy yang mana menghadapi dampak luar biasa membuat suatu persepketif dan pemikiran baru dari sisi pariwisata," kata dia.

Sri Mulyani menegaskan, bahwa Kementerian Keuangan melalui APBN siap mendukung agar sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan bisa bangkit.

“Kami di Kementerian Keuangan menggunakan instrumen APBN akan selalu berpihak untuk bisa mendukung pemulihan masyarakat dan ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang sangat penting bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Anggaran Kemenparekraf Dipotong, Sandiaga Uno Sindir Sri Mulyani

Dia mengatakan bahwa instrumen yang bisa digunakan dalam APBN untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan mulai dari pemberian insentif perpajakan, insentif untuk pembayaran abonemen listrik bagi pelaku usaha pariwisata yang ditanggung pemerintah, hingga melalui alokasi belanja negara baik itu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dirinya juga mengatakan bahwa alokasi belanja pemerintah untuk dukungan pariwisata tersebut tidak selalu melalui anggaran Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) karena sektor pariwisata memiliki dimensi yang banyak dan luas.

Alokasi belanja tersebut bisa saja melalui Kementerian/Lembaga lain, namun tetap bisa dikoordinasikan oleh Kemenparekraf sehingga bisa menjadi sebuah paket dukungan bagi sektor pariwisata yang lebih baik.

“Saya juga tentu akan mendukung koordinasi antara belanja pusat dan daerah sehingga dalam hal ini Kementerian Pariwisata bisa merasakan bahwa anggaran tidak hanya yang ada di dalam account di Kementerian Pariwisata. Contohnya yang dilakukan di berbagai destinasi seperti Mandalika, Borobudur, atau Danau Toba, itu semuanya menggunakan berbagai instrumen APBN baik itu Kementerian/Lembaga sampai kepada pembiayaan atau KPBU. Jadi ini adalah berbagai inovasi pembiayaan yang kami akan siap untuk mendukung dan menggunakannya di dalam rangka memulihkan kembali ekonomi masyarakat,” katanya.

Selain itu, dukungan untuk sektor pariwisata juga diberikan pada usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit bagi UMKM, serta jaminan pembiayaannya.

Hal ini diharapkan juga dapat membantu para pelaku UMKM sektor pariwisata untuk bisa bertahan dan bangkit lebih baik selepas pandemi. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat menciptakan kepercayaan kembali perbankan kepada dunia usaha sehingga perbankan mampu menyalurkan kreditnya lagi ke sektor yang masih dianggap memiliki risiko besar akibat dampak Covid-19 ini.