Kemenkop UKM Siapkan Strategi Pemasaran 'Naik kelas' Untuk Produk Bambu

Suara.com - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim berjanji, pihaknya siap menjadi motor penggerak dalam pengembangan pasar produk bambu.

Hal itu karena kini, sudah ada payung hukum terkait penggunaan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

"Produk bambunya agar dimasukkan ke katalog. Bisa dibantu melalui asosiasi berkomunikasi dengan KemenkopUKM agar bisa terhubung dengan katalog, baik pemerintah daerah (pemda), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), hingga BUMN," ungkap dia.

Selain itu, pihaknya mengaku sangat member perhatian pada UMKM yang memiliki potensi ekspor untuk dapat menghasilkan UMKM naik kelas, dan produk bambu dinilai memiliki potensi pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam hal ini, Arif menganggap yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk UMKM adalah model bisnis terutama terkait agregator dan offtaker

"Memang, tujuan kita pasti agar bisa ekspor sendiri, namun itu bertahap. Langkah awal, kita perlu mencari mitra-mitra. Itu bisa dibantu melalui Kemenkop-UKM agar dapat menemukan partner yang saling menguntungkan," jelas dia.

Terlebih, tutur Arif, saat ini Indonesia sedang dilakukan pengembangan desa wisata. Karena itu, pembangunan rumah hingga gazebo dari bambu tersebut juga sejalan dengan program pengembangan Desa Wisata.

Setelah melihat potensi nyata di lapangan, utaranya, akan diberikan dukungan agar kerajinan bambu yang sudah punya pasar ini lebih baik dalam segi pemasaran baik untuk domestik maupun internasional

Ia menuturkan, hal itu bisa dimulai dengan pemda Sukabumi menggunakan produk bambu seperti menggunakan joglo atau kafe di pemda yang terbuat dari bambu, agar nanti bisa dicontoh kabupaten lain terutama yang memiliki wisata alam.

Baca Juga: KemenkopUKM Gandeng BHIT Pacu Transformasi Digital untuk Koperasi dan UMKM

Kemenkop-UKM nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki program pembinaan desa wisata.

Sebagai langkah awal, Arif menyarankan mereka harus mempelajari peluang-peluang yang ada.

"Peluang pertama terkait pembiayaan yang sudah disediakan melalui program-program pemerintah yang bisa dimanfaatkan hingga ke sini," ucap Arif, dikutip dari Antara.