Suara.com - Mega proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus dikritik berbagai kalangan. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno bahkan meminta agar pemerintah melakukan audit keuangan guna meminimalisir pembengkakan biaya.
"Proyek (ini) masalahnya hanya di keuangan, yaitu menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) dan perlu audit juga tentunya," kata Djoko kepada Antara di Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Ia menyebut, pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi. Namun demikian ia berharap hal itu bisa dihindari.
Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi faktor penting terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek tersebut.
Sehingga, ia lantas menyarankan agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian, khususnya dalam hal keuangan.
"Dimulai dari SDM yang digunakan harus lebih efisien. Kalau dulu manajemennya baru semua, sekarang SDM oleh PT Kereta Api berarti penghematan di sisi SDM jadi bisa mengurangi pembengkakan," ujarnya.
Dikabarkan sebelumnya, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinahkodai PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai kurang lebih Rp 27,09 triliun.
Akibatnya, pemerintah akan menyuntikan dana sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) guna memenuhi ekuitas dasar.
Baca Juga: Faisal Basri Sebut Sampai Kiamat Proyek Kereta Cepat Tak Balik Modal
Berita Terkait
-
Suntik Modal Rp 4,3 Triliun ke Proyek Kereta Cepat, Sri Mulyani Diserang DPR
-
Suntik PMN Rp 4,3 Triliun ke Proyek Kereta Cepat, Sri Mulyani Salahkan Covid-19
-
111 Ton Besi Proyek Kereta Cepat Dicuri, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan 'Orang Dalam'
-
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diguyur PMN Rp3,4 Triliun
-
Penuh Kritik, Modal Negara Resmi Masuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal
-
Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal