Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menutup 74 anak dan cucu usaha BUMN. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi, karena dinilainya jumlah anak dan cucu usaha saat ini terlalu banyak.
"Anak dan cucu itu terlalu banyak karena itu kita sudah menutup 74 anak dan cucu perusahaan BUMN di Telkom sudah ada 13, Pertamina 26, dan di PTPN group itu 24," ujar Erick kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).
Namun demikian, Erick memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja dari karyawan dalam penutupan anak dan cucu usaha BUMN tersebut. Menurut dia, tenaga kerja akan terserap di induk perusahaannya.
Hanya saja, mantan Bos Klub Inter Milan ini menuturkan, penutupan anak dan cucu usaha ini agar perusahaan induk bisa mengembangkan potensi bisnis yang selama ini diemban oleh anak dan cucu usaha.
"Jadi buat apa kita punya, kan kadang-kadang begini, holding-nya sehat tapi dibuatlah anak cucu yang menyedot daripada keuntungan dari pada holding-nya. Nah ini yang harus kita bongkar dan setop dan kurangi," ucap dia.
Erick melanjutkan, justru dengan menutup usaha dan membuat holding bisa membuat BUMN itu kuat dan bisa bersaing di pasar dalam negeri maupun global.
"Nah ini kan mesti makin efisien kita bersaing dan itu yang selalu saya bilang. Contoh di gruping daripada industri perbankan, ketika ada swasta asing tetap BUMN sebagai penyeimbang, bahkan bisa mengintervensi. Dan kita bisa buktikan di himbara ada BRI ada Mandiri ada bank syariah sekarang, ada juga Bank BNI segala Ini kita lakukan," tutur dia.
Dalam hal ini, Ketua Pelaksana KPCPEN ini menegaskan, tidak akan berhenti menutup anak dan cucu usaha BUMN. Sebab, tambahnya, masih banyak anak dan cucu usaha yang justru menggrogoti keuntungan induk usaha.
"Ini baru 74 kita akan terus. Ini tadi saya jabarkan yang diingat saya ya, itu di Telkom di Pertamina di PTPN. Pasti di banyak lainnya masih ada hal-hal yang tidak efisien, kita harus lakukan itu," pungkas Erick.
Baca Juga: Buntut Ribut dengan Staf Khusus Menteri BUMN, PKS Minta Ahok Tak Banyak Bicara
Berita Terkait
-
Buntut Ribut dengan Staf Khusus Menteri BUMN, PKS Minta Ahok Tak Banyak Bicara
-
Ramai-Ramai Sindir Ahok, PKS: Sama-Sama Ditegur Jokowi
-
Ramai Kisruh Ahok dan Staf KemenBUMN, Politisi PKS: Harusnya Banyak Bekerja Bukan Bicara
-
PPP Blak-Blakan soal Opsi Capres yang Bakal Didukung, Nama Anggota Baru Banser Disebut
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal
-
Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU
-
Ketahanan Energi RI Naik Jadi Hampir 30 Hari, Bahlil: Target 1 Bulan Segera Tercapai
-
Pasar Global Makin Ketat, KKP Dorong Transparansi Rantai Pasok Ikan