Suara.com - Hampir seluruh lembaga dan kementerian terkena refocusing anggaran atau pemangkasan akibat pandemi Covid-19, tapi tiba-tiba lembaga MPR justru memprotes anggarannya terus menurun. Imbasnya para Pimpinan MPR meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari jabatannya.
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto melihat fenomena ini sebuah kekanak-kanakan dari para Pimpinan MPR.
"Saya melihat MPR terutama dua orang ini, Bamsoet dan Fadel Muhammad (Pimpinan MPR) itu kekanak-kanakan. Tapi saya menyebutnya MPR yang kekanak-kanakan karena hampir tidak ada respons dari anggota MPR," kata Arif
dalam acara diskusi virtual bertajuk MPR VS SMI, Seteru Jelang Reshuffle, Minggu (5/12/2021).
Sehingga kata Arif kondisi yang dipermasalahkan MPR tidak lebih dari sebuah politik praktis yang dijalankan para pimpinan MPR tersebut
“Jadi kalau anggaran untuk MPR naik, maka relasinya bagus. Nanti kalau anggarannya menurun, jadi nanti relasinya jelek,” kata Arif.
Dilihat kebelakang kata dia, sebetulnya hampir seluruh Kementerian dan Lembaga tidak ada kenaikan anggaran yang cukup signifikan bahkan trennya sama saja, baru setelah ada pandemi Covid-19 dimulai 2020 lalu hampir seluruh K/L mendapatkan pemotongan anggaran.
“Misalnya, sekarang dalam tahun terakhir pemerintah memberi prioritas pada penanganan pandemi. Tidak mengherankan lembaga-lembaga tertentu anggarannya justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya," katanya.
Ditempat yang sama, Pengamat politik dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Madani Ray Rangkuti justru mengatakan ribut-ribut yang terjadi antara Sri Mulyani dan MPR merupakan tembakan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika Sri Mulyani menetapkan jatah (anggaran) MPR atau pimpinan MPR atau agenda MPR itu artinya atas persetujuan Presiden, lah sekarang mereka (MPR) menuntut menterinya untuk dicopot karena dianggap tidak peduli terhadap keuangan MPR yang itu notabene atas pesengetahuan dan persetujuan Presiden," kata Ray.
Baca Juga: Sri Mulyani dan MPR Berseteru Soal Anggaran, Pengamat: Tembakan Buat Jokowi
Sehingga kata Ray, tidak mungkin Sri Mulyani ujug-ujug untuk memangkas anggaran MPR tanpa adanya persetujuan dari Presiden Jokowi.
"Gak mungkin Sri Mulyani memotong begitu saja, kalau tidak ada atas persetujuan Presiden, gak mungkin," katanya.
Sehingga kata dia polemik yang terjadi antara MPR dan Sri Mulyani hanya bersifat politik saja dan merupakan tembakan secara tidak langsung kepada Presiden Jokowi.
"Jadi ketika mereka menembak Sri Mulyani pada dasarnya mereka (MPR) sedang mengingatkan Presiden. Jadi tembakannya bukan Sri Mulyani di copot tapi juga gertakan kepada Presiden Jokowi," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
QRIS Makin Praktis, Nikmati Limit Kartu Kredit BRI Langsung di BRImo
-
OJK Ungkap 7 Perusahaan Asuransi Terancam Bangkrut, Potensi Rugi Hingga Rp19 Triliun!
-
Vietnam-AS Makin Mesra, Vietjet Pesan 200 Pesawat Boeing Senilai US$32 miliar
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Anak Usaha Astra Beli Tambang Emas di Sulut
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
-
Alasan Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Pribadi Harus Bayar
-
Aib dan Borok Asuransi BUMN Dibongkar OJK di Depan DPR, Taspen dan Asabri Disebut Paling Buruk!
-
APBN 2026 Disahkan, Jadi 'Senjata' Pertama Pemerintahan Prabowo