Suara.com - Hampir seluruh lembaga dan kementerian terkena refocusing anggaran atau pemangkasan akibat pandemi Covid-19, tapi tiba-tiba lembaga MPR justru memprotes anggarannya terus menurun. Imbasnya para Pimpinan MPR meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari jabatannya.
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto melihat fenomena ini sebuah kekanak-kanakan dari para Pimpinan MPR.
"Saya melihat MPR terutama dua orang ini, Bamsoet dan Fadel Muhammad (Pimpinan MPR) itu kekanak-kanakan. Tapi saya menyebutnya MPR yang kekanak-kanakan karena hampir tidak ada respons dari anggota MPR," kata Arif
dalam acara diskusi virtual bertajuk MPR VS SMI, Seteru Jelang Reshuffle, Minggu (5/12/2021).
Sehingga kata Arif kondisi yang dipermasalahkan MPR tidak lebih dari sebuah politik praktis yang dijalankan para pimpinan MPR tersebut
“Jadi kalau anggaran untuk MPR naik, maka relasinya bagus. Nanti kalau anggarannya menurun, jadi nanti relasinya jelek,” kata Arif.
Dilihat kebelakang kata dia, sebetulnya hampir seluruh Kementerian dan Lembaga tidak ada kenaikan anggaran yang cukup signifikan bahkan trennya sama saja, baru setelah ada pandemi Covid-19 dimulai 2020 lalu hampir seluruh K/L mendapatkan pemotongan anggaran.
“Misalnya, sekarang dalam tahun terakhir pemerintah memberi prioritas pada penanganan pandemi. Tidak mengherankan lembaga-lembaga tertentu anggarannya justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya," katanya.
Ditempat yang sama, Pengamat politik dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Madani Ray Rangkuti justru mengatakan ribut-ribut yang terjadi antara Sri Mulyani dan MPR merupakan tembakan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika Sri Mulyani menetapkan jatah (anggaran) MPR atau pimpinan MPR atau agenda MPR itu artinya atas persetujuan Presiden, lah sekarang mereka (MPR) menuntut menterinya untuk dicopot karena dianggap tidak peduli terhadap keuangan MPR yang itu notabene atas pesengetahuan dan persetujuan Presiden," kata Ray.
Baca Juga: Sri Mulyani dan MPR Berseteru Soal Anggaran, Pengamat: Tembakan Buat Jokowi
Sehingga kata Ray, tidak mungkin Sri Mulyani ujug-ujug untuk memangkas anggaran MPR tanpa adanya persetujuan dari Presiden Jokowi.
"Gak mungkin Sri Mulyani memotong begitu saja, kalau tidak ada atas persetujuan Presiden, gak mungkin," katanya.
Sehingga kata dia polemik yang terjadi antara MPR dan Sri Mulyani hanya bersifat politik saja dan merupakan tembakan secara tidak langsung kepada Presiden Jokowi.
"Jadi ketika mereka menembak Sri Mulyani pada dasarnya mereka (MPR) sedang mengingatkan Presiden. Jadi tembakannya bukan Sri Mulyani di copot tapi juga gertakan kepada Presiden Jokowi," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
Terkini
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
Industri Pengolahan RI Loyo di 2025 Gegara Tarif Trump Hingga Geopolitik
-
Bahlil Buka-bukaan Amblil Langkah Berani Legalkan Sumur Rakyat
-
Jelang Tutup Tahun, Pemerintah Sita 70 Ribu Ton Batubara Ilegal
-
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri di Sepanjang Tahun 2025
-
Refleksi Akhir Tahun: IHSG Meroket 22% Sepanjang 2025, Pasar Menanti Prabowo di Pembukaan BEI 2026
-
Refleksi Satu Tahun MBG: Dari Intervensi Gizi Menuju Transformasi Ekonomi Nasional
-
Rupiah Berotot di Penghujung 2025, Menuju Level Rp 16.680
-
Menhub Ungkap Alasan Kapal Wisata KM Putri Sakinah Labuan Bajo Diizinkan Berlayar
-
BI-Rate Tak Pakai JIBOR dan Beralih ke INDONIA per Januari 2026, Ini Dampaknya