“Karena, kami para sopir ini butuh makan, butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga kami. Jadi, kami tidak akan menyerah hingga tuntutan kami ini dipenuhi,” katanya.
Salah satu sopir bernama Selamat Hariadi dari Banyuwangi Genteng mengutarakan sengaja membawa istri dan 3 anaknya untuk ikut aksi demo agar pemerintah pusat terbuka hatinya melihat kehidupan ekonomi keluarganya yang sudah terpuruk akibat kebijakan Zero ODOL ini.
“Ekonomi keluarga menjadi sangat sulit karena saya sudah tidak bekerja selama hampir dua bulan karena truk yang saya sopiri tidak mendapat ijin KIR. Saya rakyat kecil yang hidup hanya dari penghasilan sebagai sopir. Jelas, dengan kebijakan Zero ODOL ini pemerintah telah menyulitkan kehidupan rakyat kecil seperti kami,” ujarnya dengan nada sedih sambil melihat ke arah istri dan ketiga anaknya.
Hal yang sama juga diutarakan pengemudi truk lainnya bernama Dimas Bima yang juga ikut mengajak istri dan 3 anaknya.
“Saya ajak istri dan anak-anak untuk menunjukkan jeritan hati kami kepada pemerintah pusat agar mau menghentikan Zero ODOL yang telah membuat saya kehilangan pekerjaan. Saya sudah hampir dua bulan tidak bekerja. Sementara saya menjadi tulang punggung bagi istri dan anak-anak saya,” ucapnya.
Sopir lainnya bernama Suhada juga mengeluhkan cerita yang sama. Dia juga mengajak istri dan satu anaknya dalam unjuk rasa menolak Zero ODOL ini.
“Kalau nggak bisa KIR, otomatis keluarga kita juga terbengkalai. Penghasilan keluarga kita kan Cuma dari sopir truk ini,” ujar ayah 3 anak yang sudah menganggur sejak 1 November 2021 lalu.
Saat menemui para sopir truk logistik yang berunjuk rasa di depan kantor ASDP Ketapang, Kadishub Ketapang, Dwi Yanto, menyampaikan alasan dirinya mendukung Zero ODOL karena terpaksa. Dia mengatakan bahwa peraturan Zero ODOL ini berasal dari pemerintah pusat.
“Karena, kalua tidak saya ikuti, saya akan dipersalahkan secara hukum. Tapi, saya siap untuk membawa perwakilan saudara-saudara untuk bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Komisi V,” ucapnya.
Baca Juga: Insiden Tabrakan Tewaskan 1 Orang, Polisi Tetapkan Sopir Truk Fuso Jadi Tersangka
Namun, para sopir truk yang berunjuk rasa saat itu menolak tawaran Dwi dengan alasan tidak percaya lagi dengan janji-janjinya yang dituding sudah membohongi mereka.
“Kami menuntut Zero ODOL dibatalkan bukan janji-janji. Sampai kapan keluarga kami menderita karena kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil seperti kami para sopir truk ini,” kata Slamet.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026