Suara.com - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara/BUMN yang sedang 'sakit' atau telah diujung tanduk kebangkrutan ternyata masih ada yang menerima penyertaan modal negara atau PMN dari pemerintah.
Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengungkapkan sekitar 40 persen BUMN yang mendapatkan PMN masih mengalami kerugian pada 2020.
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan, Dodok Dwi Handoko mengatakan pemberian PMN untuk kepentingan negara dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh BUMN.
"Kalau penugasan kami enggak bicara profit motif. Ada area yang kami sacrifice BUMN tidak financially perform, tapi secara projects PMN terdeliver economicly, atau meng-generate transaksi ekonomi baru," kata Dodok dalam acara Bincang Bareng DJKN, Jumat (14/1/2022).
Dia pun menilai kinerja keuangan BUMN tidak bisa dipukul rata, karena setiap BUMN memiliki masalah tantangan bisnis masing-masing.
"BUMN enggak hanya penugasan saja, tho, ada bisnisnya. Kalau dikompositkan bisa menjadi sebuah kinerja keuangan yang lebih sustain. Kami harap begitu. Ini yang perlu kami kalibrasi, dan imbangkan sebenarnya BUMN kita main di mana," katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani geram dengan melihat fakta dan data bahwa sebanyak 40 persen BUMN yang sudah menikmati suntikan PMN periode 2005-2021 dari pemerintah masih merugi. Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/12/2021).
"Kalau kita lihat dari kinerja BUMN (yang dapat PMN) hanya 60 persen yang datangkan laba, sedangkan 40 persen rugi," kata Sri.
Namun sayangnya Sri Mulyani tidak membeberkan siapa saja dari 40 persen BUMN yang dimaksud.
"Ini menjadi salah satu buat kita untuk memperhatikan, makanya sebagian kemudian diminta untuk scale down (menurunkan) atau dilakukan PMN dan menyehatkan kembali agar tidak over leverage," kata dia.
Agar kondisi tak terulang, kedepannya pemberian PMN ini akan lebih dipantau penggunaannya oleh pemerintah, diharapkan tujuan utama dari adanya pemberian PMN untuk membantu keuangan agar tidak sakit lagi.
"Kami akan monitor untuk menjaga kinerja BUMN terutama dalam penggunaan PMN," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Polemik Berkas Korupsi PLTU Batubara, Langkah Polri Dinilai Lawful dan Rasional
-
Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Sedot 1,1 Juta Penonton, Roda Ekonomi Tembus Rp5 Triliun
-
Dimulai dari Reservasi, Hotel di Gading Serpong Ini Andalkan Pengalaman Serba Digital
-
Kronologi Dugaan Guru SD Hukum Murid Pakai Mistar di Lubuklinggau, Polisi Periksa TKP
-
Daftar Brand yang Paling Sering Masuk Keranjang Belanja Warga Indonesia
-
Kenapa Harga Pemain EA FC 26 Naik-Turun Setiap Pekan? Ini Polanya
-
Flu Singapura Merebak di Sumsel, Mengapa Palembang Jadi Daerah dengan Kasus Terbanyak?
-
Statistik Apik Youri Tielemans, Pengganti Casemiro yang Lebih Efisien untuk MU
-
Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi
-
Jembatan Musi V Segera Dibuka, Perjalanan Palembang-Betung Bakal Cuma 1 Jam