Suara.com - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara/BUMN yang sedang 'sakit' atau telah diujung tanduk kebangkrutan ternyata masih ada yang menerima penyertaan modal negara atau PMN dari pemerintah.
Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengungkapkan sekitar 40 persen BUMN yang mendapatkan PMN masih mengalami kerugian pada 2020.
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan, Dodok Dwi Handoko mengatakan pemberian PMN untuk kepentingan negara dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh BUMN.
"Kalau penugasan kami enggak bicara profit motif. Ada area yang kami sacrifice BUMN tidak financially perform, tapi secara projects PMN terdeliver economicly, atau meng-generate transaksi ekonomi baru," kata Dodok dalam acara Bincang Bareng DJKN, Jumat (14/1/2022).
Dia pun menilai kinerja keuangan BUMN tidak bisa dipukul rata, karena setiap BUMN memiliki masalah tantangan bisnis masing-masing.
"BUMN enggak hanya penugasan saja, tho, ada bisnisnya. Kalau dikompositkan bisa menjadi sebuah kinerja keuangan yang lebih sustain. Kami harap begitu. Ini yang perlu kami kalibrasi, dan imbangkan sebenarnya BUMN kita main di mana," katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani geram dengan melihat fakta dan data bahwa sebanyak 40 persen BUMN yang sudah menikmati suntikan PMN periode 2005-2021 dari pemerintah masih merugi. Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/12/2021).
"Kalau kita lihat dari kinerja BUMN (yang dapat PMN) hanya 60 persen yang datangkan laba, sedangkan 40 persen rugi," kata Sri.
Namun sayangnya Sri Mulyani tidak membeberkan siapa saja dari 40 persen BUMN yang dimaksud.
"Ini menjadi salah satu buat kita untuk memperhatikan, makanya sebagian kemudian diminta untuk scale down (menurunkan) atau dilakukan PMN dan menyehatkan kembali agar tidak over leverage," kata dia.
Agar kondisi tak terulang, kedepannya pemberian PMN ini akan lebih dipantau penggunaannya oleh pemerintah, diharapkan tujuan utama dari adanya pemberian PMN untuk membantu keuangan agar tidak sakit lagi.
"Kami akan monitor untuk menjaga kinerja BUMN terutama dalam penggunaan PMN," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
Terkini
-
IHSG Berakhir Memerah Imbas Keputusan Suku Bunga The Fed
-
Pembangkit Listrik Utama di Bali Tak Terdampak Banjir Bandang, Tetap Operasi Optimal
-
Menkeu Purbaya Setuju Tambah Bansos Beras 10 Kg Plus Minyak 2 Liter
-
Dibanding Dilebur ke Danantara, Pengamat Sarankan Prabowo Bubarkan Kementerian BUMN
-
Menkeu Purbaya Diingatkan Agar Penindakan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas
-
Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Erick Thohir: Saya Tidak Tahu!
-
Kemenhub Gelontorkan Rp 3,7 Triliun Buat Sistem Transportasi Atasi Macet di Medan dan Bandung
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
3 Kandidat yang Akan Jabat Menteri BUMN Sementara
-
Bisnis Perawatan dan Perbaikan Bangunan Mulai Menggeliat