Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan transportasi di Kalimantan Utara dalam mendukung Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI).
Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Dimana kerjasama pengembangan transportasi di Kaltara ini digagas oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Denon Prawiraatmadja dan Ketua Kadin Kalimantan Utara Kilit Laing.
Menurut Arsjad, sektor transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perikehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah.
Transportasi juga merupakan urat nadi yang dapat menjalankan roda perekonomian suatu daerah. Keberadaan transportasi yang efektif dan efisien dapat membantu sektor industri di suatu daerah untuk bergerak, tumbuh dan berkembang sehingga dapat membantu mengembangkan perekonomian di daerah tersebut.
"Provinsi Kaltara saat ini sudah mempunyai KIPI Tanah kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan dan KIKI yang disebut sebagai kawasan industri terbesar di dunia dengan luas 30.000 hektar. Untuk menunjang keberhasilan operasional KIPI dan KIKI diperlukan suatu sistem transportasi yang baik, efektif dan efisien," kata Arsjad dalam keterangannya ditulis Sabtu (5/2/2022).
Ia menambahkan bahwa transportasi darat, laut dan perairan serta udara yang efektif dan efisien diperlukan sektor industri dalam rangka pengambilan bahan baku untuk diproses produksi dan transportasi untuk memasarkan hasil produksi yang berupa barang dan jasa ke seluruh pelosok Indonesia hingga untuk ekspor ke negara lain.
Pada kesempatan yang sama, Denon juga mengatakan bahwa sistem transportasi di suatu daerah perlu ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang sesuai seperti pelabuhan, bandara, seaport, transportasi darat dan transportasi sungai yang disertai dengan pengembangan sumber daya manusia yang kredibel dan mumpuni.
"Untuk ini, Kadin Indonesia bidang Perhubungan akan berupaya membantu Pemprov Kaltara untuk mengembangkan sektor transportasi yang selamat, aman, nyaman serta efektif dan efisien untuk menunjang keberlangsungan KIPI dan KIKI sehingga dapat tumbuh dan berkembang mendukung perekonomian Kalimantan Utara dan Indonesia," katanya.
Denon juga menjelaskan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini baik Kadin Indonesia dan Pemprov Kaltara adalah pertama membangun sarana dan prasarana transportasi. Kedua, mengembangkan Kalimantan Industrial Park Indonesia di Pemprov Kaltara dan yang terakhir menerapkan sistem perizinan yang berbasis Online Single Submission (OSS).
"Kita semua berharap transportasi yang selamat, aman, nyaman serta efektif dan efisien tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat Kaltara dalam menunjang perikehidupan sehari-hari. Sehingga sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kaltara juga dapat lebih berkembang seiring dengan provinsi-provinsi lainnya," katanya.
Menggerakan Perekonomian
Sementara itu, Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Kadin Indonesia yang membantu pengembangan transportasi di Pemprov Kaltara. Dirinya berharap dengan dukungan dari para pengusaha ini perekonomian di daerahnya dapat bergerak sehingga bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Kaltara.
"Proyek kawasan industri KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, dan KIKI yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan Desember lalu ini merupakan kawasan industri sangat besar. Proyek ini juga ditargetkan selesai konstruksi pada 2024 dan operasi bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029. Adapun, investasi senilai US$132 miliar itu diperlukan untuk seluruh tahapan konstruksi dan komersialisasi sampai delapan tahun ke depan," katanya.
Untuk ini, Zainal berharap dengan ada kerja sama dengan Kadin Indonesia, yang pada tahap awal ini dengan bidang Perhubungan dapat mempermudah sistem transportasi di kedua kawanan industri tersebut. Tidak hanya itu, kedepannya, pihanya akan sangat terbuka jika ada kerja sama lainya dari bidang-bidang lain di dalam Kadin Indonesia.
Berita Terkait
-
Selain Syaharie Jaang, Muncul Nama Dayang Donna Faorek yang Digadang Masuk Bursa Calon Kepala Otorita IKN
-
Produk Lokal Sering Kalah Bersaing Dengan Barang Impor, Jokowi: Faktor Biaya Transportasi Mahal
-
KTT G20 2022 Pakai Mobil Listrik, Pengamat Transportasi Sebut Mampu Mendorong Pemakaian Energi Alternatif
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang
-
Purbaya Pakai Uang Korupsi Sitaan Kejagung Rp 6,6 Triliun buat Tambal Defisit APBN