Suara.com - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) atau Bukalapak buka suara setelah masuk dalam pengawasan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR). Pengawasan ini, karena USTR menemukan banyak barang palsu yang dijajakan di e-commerce Bukalapak.
AVP of Marketplace Quality, Baskara Aditama menegaskan, Bukalapak memprioritaskan keamanan dan kenyamanan para pengguna dan terus berupaya untuk memberdayakan bisnis-bisnis dalam negeri, termasuk bisnis mikro, kecil, dan menengah yang merupakan penopang ekonomi Indonesia.
"Bukalapak akan melindungi Hak Kekayaan Intelektual dan melarang penjualan barang-barang palsu dan bajakan di platform Bukalapak. Semua pelanggaran terhadap Aturan Penggunaan Bukalapak akan dikenakan sanksi," ujar Baskara dalam keterangannya, Rabu (23/2/2022).
Bukalapak juga bekerja sama dengan berbagai pemilik merk dan regulator, termasuk diantaranya Bank Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, dan beragam institusi terkait lainnya.
"Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya-upaya kami dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual dan mengurangi penjualan barang-barang palsu di platform Bukalapak. Sejauh ini, kami telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh para regulator tersebut," kata Baskara.
Bukalapak, kata dia, juga memiliki BukaBantuan, di mana para pengguna, pemilik hak dan merk bisa mengajukan permintaan untuk pemblokiran barang-barang yang melanggar ketentuan barang-barang yang dijual di Bukalapak.
"Selain itu, kami juga bekerjasama dengan berbagai merk-merk global melalui program BukaMall, di mana para pembeli memiliki akses terhadap barang dengan merk resmi dari jaringan terpercaya," imbuh dia.
Per tahun 2021, Bukalapak melayani lebih dari 100 juta pengguna aktif dan 6,7 pelapak di platform kami dengan fokus utama untuk menciptakan A Fair Economy for All atau perekonomian yang adil untuk semua.
Untuk diketahui sebelumnya, Melalui siaran pers, USTR merilis temuan mereka, perwakilan USTR, Katherine Tai menjelaskan, perdagangan global barang palsu dan bajakan merusak inovasi dan kreativitas penting AS, serta merugikan pekerja Amerika.
Baca Juga: Banyak Ditemukan Barang Palsu, Shopee, Tokopedia dan Bukalapak Masuk Pengawasan AS
Ia menambahkan, perdagangan ilegal juga meningkatkan kerentanan terhadap pekerja yang terlibat dalam pembuatan barang palsu. Mereka terancam jam kerja yang berlebihan, barang palsu hingga keselamatan mereka bahkan konsumen di seluruh dunia.
Total 42 pasar online dan 35 pasar fisik diidentifikasi oleh USTR dalam Daftar Pasar Terkenal mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
Kejagung Ungkap Status Victor Hartono, Anak Orang Terkaya Indonesia yang Dicekal dalam Kasus Korupsi
-
Mulai Malam Ini Pemerintah Resmi Kasih Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat Besar-besaran
-
Pertamina Mulai Bersiap Produksi Massal Avtur dari Minyak Jelantah
-
Soal Kenaikan Gaji ASN di 2026, Kemenkeu: Belum Ada Keputusan Apapun!
-
Banyak Negara Dibikin Pusing Soal Ekspansi Layanan QRIS
-
25 Juta UMKM Onboarding ke E-Commerce, Siap Ngegas Pertumbuhan Ekonomi
-
Menko Airlangga Buka Peluang Swasta Bisa Ikut Impor BBM dan LPG dari AS
-
Sosok Ken Dwijugiasteadi: Eks Dirjen Pajak Terjerat Dugaan Kasus Tax Amnesty
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
Menko Airlangga: Ekonomi Digital Indonesia Bakal Melejit 6 Kali Lipat, Tembus Rp9.000 Triliun!