Suara.com - Ombudsman RI meminta pemerintah serius untuk menyelesaikan masalah mahal dan langkanya minyak goreng saat ini.
Ombudsman pun meminta agar pemerintah lebih dulu untuk menyediakan minyak goreng curah, karena minyak jenis ini yang paling banyak dicari masyarakat.
"Pemerintah harus memastikan minyak goreng curah tersedia terlebih dahulu, baru yang lain," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (25/2/2022).
Dia berharap, persoalan mengenai minyak goreng baik ketersediaan dan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) bisa diselesaikan dalam dua minggu ke depan baik dari sisi produsen Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng maupun dari sisi konsumen.
Dia pun meminta produsen CPO menetapkan harga sesuai Domestic Price Obligation atau DPO agar tidak ada kelangkaan minyak goreng.
"Proses mengawinkan antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng berlangsung sempurna, mestinya tidak perlu ada kelangkaan,” katanya.
Menurut Yeka, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi pasokan dan permintaan CPO. Di antaranya yaitu terjadi penurunan stok CPO akhir tahun dibanding tahun 2021, penurunan jumlah total produksi sebanyak 0,52 persen, adanya peningkatan jumlah konsumsi untuk pangan sebesar 6,24 persen dan biodiesel sebesar 1,60 persen, jumlah ekspor meningkat sebesar 0,67 persen, dan peningkatan total permintaan sebesar 2,53 persen dibanding tahun 2021.
Yeka mengatakan, pemicu kenaikan harga diakibatkan kenaikan harga CPO di pasar future market internasional, kenaikan harga CPO international. Ombudsman melihat adanya respons untuk menunggu kepastian kebijakan pemerintah.
Secara umum, Ombudsman RI melihat tingkat kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) kategori minyak goreng sawit kemasan curah, sederhana dan premium oleh pasar modern (mal), pasar tradisional, ritel modern, dan ritel tradisional sudah mulai membaik.
Baca Juga: Kemendag Bantu 18 Ribu Ton Minyak Goreng ke Lampung Setiap Bulan
"Berdasarkan hasil pemantauan Ombudsman RI, didapatkan hasil bahwa dalam dua pekan terakhir ini, panic buying sangat jauh berkurang," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Penerima Beasiswa LPDP Kembalikan Dana ke Negara karena Tak Mengabdi, Per Orang Rp 1-2 Miliar
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak