Suara.com - Operasi militer Rusia ke wilayah Ukraina terus menyebarkan dampak secara meluas ke berbagai lini. Kini, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia. Saat ini, minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per 24 Februari 2022 menyentuh USD 95,45 per barel.
Disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasa Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, konflik kedua negara menyebabkan beban APBN membengkak.
"Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022. Belum lagi biaya kompensasi BBM. Namun yang pasti, Pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG," ungkap Agung, dikutip pada Senin (1/3/2022).
Ia melanjutkan, pihaknya terus mengamati harga minyak Brent sendiri sudah lebih dari US$100/barel. Selain itu, ICP turut menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat sehingga menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN.
Ia memperhtungkan, setiap kenaikan USD 1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.
"Sebagaimana diketahui, subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2022 sebesar Rp77,5 triliun. Subsidi tersebut pada saat ICP sebesar USD 63 per barel," ujarnya.
Untuk diketahui, kenaikan ICP turut berdampak pada subsidi dan kompensasi listrik, mengingat masih terdapat penggunaan BBM dalam pembangkit listrik.
Setiap kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 295 miliar. Sekain itu, biaya yang dikeluarkan untuk operasional transportasi dan industri dengan konsumsi BBM non subsidi juga membengkak.
"Tren kenaikan harga minyak dunia, mengerek harga keekonomian BBM," tambahnya.
Baca Juga: Disanksi Barat Lantaran Serang Ukraina, Putin Malah Balas Lakukan Ini
Ia memberi contoh, kisaran harga BBM non-subsidi di beberapa negara ASEAN, antara lain Singapura Rp. 28.500/liter, Thailand Rp. 19.300/liter, Laos Rp. 19.200/liter, Filipina Rp. 18.500/liter, Vietnam Rp. 16.800/liter, Kamboja 16.500/liter, Myanmar Rp. 15.300/liter.
Berita Terkait
-
Usai Hukuman Ekonomi, Kini Rusia Harus Menerima Sanksi dari FIFA, Ditendang dari Piala Dunia
-
Respon Soal Invasi Rusia, Disney Hentikan Sementara Rilis Film di Rusia
-
Dicoret UEFA dari Liga Europa, Spartak Moscow Merasa Jadi Korban Salah Sasaran
-
Disanksi Barat Lantaran Serang Ukraina, Putin Malah Balas Lakukan Ini
-
Pemilik Chelsea Roman Abramovich akan Terlibat dalam Perundingan Antara Rusia dan Ukraina
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jembatan Donat Dukuh Atas Rampung 2028, Menhub: Enam Moda Transportasi Jakarta Akan Terintegrasi
-
Dari Pupuk ke Klinik Desa, KDMP Tamanmartani Buktikan Koperasi Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Warga
-
Kabar Baik! Stasiun JIS Akan Punya Dua Peron, Akses ke Stadion dan Ancol Makin Lancar
-
Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Ekonomi dalam Pembuatan Aturan soal Industri Rokok
-
Merdeka Gold Resources Ukir Sejarah, Saham EMAS Resmi Melantai di Bursa Hong Kong
-
IHSG Ambles 4,55% Sepekan, Kapitalisasi Pasar BEI Susut Rp486 Triliun
-
60% Anak Muda Terkendala Modal Usaha
-
Produk Tembakau Alternatif Ramai Digunakan, Edukasi Jadi Sorotan
-
Konsep Baru Transmigrasi, Mentrans Dorong Apartemen dan Rumah Susun untuk Pendatang
-
Pengendalian Industri Tembakau Picu Menjamurnya Rokok Ilegal