Suara.com - Usai Jerman dan Hungaria yang memutuskan untuk tidak setuju dengan keputusan NATO yang ingin memblokir energi Rusia melalui sanksi energi. Kini Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson turut angkat bicara.
Boris Johnson dalam salah satu wawancara terkait potensi sanksi terhadap energi Rusia mengaku, hal tersebut belum terpikirkan olehnya dan saat ini menyadari ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan kembali.
“Kita harus mempertimbangkan bagaimana kita semua bisa menjauh secepat mungkin dari ketergantungan, ketergantungan pada hidrokarbon, serta minyak dan gas dari Rusia. Semua orang (warga Inggris kebanyakan) membutuhkan (pasokan energi). Beberapa negara akan menemukan alternatif lebih cepat dibandingkan yang lain," ujar dia dalam konferensi pers disiarkan pada Senin lalu.
Sebelumnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengaku khawatir dengan pasokan energi di negaranya dan menyebut Eropa akan kesulitan jika tidak dapat mengamankan pasokan energi dari Rusia.
Scholz juga menambahkan, energi dari Rusia sangat penting bagi negaranya demi memenuhi kebutuhan warganya.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Hongaria Mihaly Varga mengatakan pemerintahnya tidak akan mendukung sanksi apapun terhadap energi Rusia.
Dalam sebuah video Facebook yang diposting Senin, dia berbicara tentang kerusakan substansial sanksi yang ada terhadap Rusia terhadap ekonominya.
"Mereka yang meminta perluasan sanksi, ingin rakyat Hongaria membayar harga perang," sebutnya.
Perlu diingat, sebagian besar kebutuhan gas berbagai negara di Eropa saat ini dipenuhi oleh Rusia. Sementara, negara yang dipimpin Vladimir Putin itu juga memenuhi 27 persen kebutuhan minyak.
Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada CNN bahwa AS bekerja dengan sekutunya di Eropa untuk melihat kemungkinan pelarangan impor minyak Rusia dalam upaya untuk lebih menghukum negara itu.
Dampak larangan impor minyak Rusia akan berdampak terbatas di AS mengingat Rusia mewakili kurang dari 2% dari keseluruhan impor minyaknya.
Berita Terkait
-
Perang Ukraina-Rusia, Presiden AAYG Dorong Negara Asia Afrika Beri Resolusi
-
Biaya Operasi Militer Rusia di Ukraina Diperkirakan Capai Rp288 Triliun per Hari
-
The Best 5 Oto: Britishvolt Dukung Mobil Listrik Aston Martin, Ekspor Toyota Veloz Lewat Pelabuhan Patimban
-
Hari Perempuan Internasional, Seruni Soroti Dampak Perang Rusia-Ukraina Hingga Krisis Minyak Goreng
-
WHO Ungkap Serangan Terhadap Rumah Sakit di Ukraina Semakin Gencar Dilakukan
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
Terkini
-
Arus Balik Membludak, 128 Ribu Orang Menyeberang dari Sumatera ke Jawa di H+2 Lebaran 2026
-
Legislator: Negara Rogoh Kocek Rp 6,7 T Setiap Kenaikan Harga Minyak 1 Dolar AS
-
Dapat Rating Negatif dari Moodys dan Fitch Ratings,OJK Pastikan Industri Perbankan Tetap Solid
-
Aktivasi Coretax Meningkat, DJP Ingatkan Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan
-
Harga Pangan Nasional 25 Maret 2026: Cabai hingga Daging Sapi Masih Mahal
-
Rupiah Konsisten Melemah usai Liburan Panjang ke Level Rp16.919 per Dolar AS
-
Setelah Libur Lebaran, Harga Emas Antam Mulai Naik Dibanderol Rp 2,85 Juta/Gram
-
Setelah Libur Panjang, IHSG Bergerak Dua Arah Rabu Pagi ke Level 7.100
-
Daftar Saham Lepas Gembok BEI, Bisa Diperdagangkan IHSG Hari Ini
-
Penghapusan KBMI 1 Masih Bertahap, OJK Pastikam Tidak Ada Unsur Paksa