SoftBank Mundur dari Proyek IKN, Said Didu Sebut Pemerintah jadi Korban Janji Surga Investor Asing

Suara.com - Perusahaan telekomunikasi dan media dari Jepang, SoftBank Group mengumumkan pihaknya tidak lagi berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (11/3/2022). Namun, di lain sisi, SoftBank tetap berkomitmen untuk berinvestasi di sektor lain seperti bidang startup di Indonesia.

“Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek ini (IKN Nusantara), tapi kami tetap melanjutkan investasi di Indoensia melalui perusahaan portofolion kami, SoftBank Vision Fund,” ujar pernyataan SoftBank.

Menanggapi hal ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN,  Muhammad Said Didu menyindir bahwa pemerintah Indonesia secara gamblang termakan janji surga yang diberikan para investor asing tersebut.

"Investor-investor yang menjanjikan untuk masuk sepertinya hanya memberikan janji-janji surga saja," kata Said Didu dikutip dari akun Twitter miliknya, Minggu (13/3/2022).

Said Sidu mengatakan dirinya adalah orang yang paling tidak setuju, jika sejumlah fasilitas umum yang akan dibangun di IKN dibiayai oleh pihak swasta ataupun investor asing.

"Yang bisa terjadi nanti adalah pemerintah bisa menyewa gedung-gedung yang ada di Ibu Kota Negara ini kepada pihak swasta atau asing," katanya.

Sementara itu, kata dia gedung-gedung yang di Jakarta akan dijual oleh pemerintah kepada pihak swasta. Dengan arti kata lain pemerintah menjual Ibu Kota Negara kepada pihak swasta.

"Ibu kota negara di jual kepada swasta dan kita pindah ke Ibu kota negara baru menyewa miliki-milik swasta. Itu saya pikir tidak boleh terjadi," katanya.

Said Didu pun meminta bahwa seluruh fasilitas umum yang ada di IKN haruslah sepenuhnya dibiayai oleh APBN jangan sampai dibiayai pihak swasta.

Baca Juga: Usai Dilantik, Jokowi Ajak Bambang-Dhony Terbang ke Titik Nol IKN di Sepaku Penajam Paser Utara

"Masalahnya APBN kita tidaklah longgar untuk membiayai pembangunan IKN secepat ini," ucapnya.

Mundur dari Proyek IKN

SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan Softbank akan berinvestasi sebesar USD100 miliar di proyek IKN.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan mundurnya group raksasa asal Jepang tersebut dikarenakan memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi.

"Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor dibalik Softbank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," kata Bhima kepada suara.com, Minggu (13/1/2022).

Apalagi menurut Bhima ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi. Terlebih kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see.

"Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," katanya.

Selain itu faktor perang di Ukraina menambah deretan ketidakpastian global. Investor juga membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.

Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggu nya rantai pasok global.

"Hal ini pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan," ungkapnya.

Sementara itu naiknya suku bunga diberbagai negara turut meningkatkan biaya dana (cost of fund) khususnya bagi investor yang memiliki rasio utang tinggi.

Bhima pun melihat konsekuensi dari mundurnya Softbank ada dua. Pertama, jika Pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN.

"Ditengah target menurunkan defisit dibawah 3 persen pada 2023 maka Pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas, dan menambah pembiayaan utang baru," ujarnya.

Kedua, Pemerintah perlu cari pengganti Softbank entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi.

"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor."